KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar mendapatkan alokasi anggaran sekitar 23 persen dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang mencapai Rp. 7,1 Triliun.
Namun, dari alokasi anggaran Disdikbud Kukar yang telah ditetapkan sekitar 1,6 Triliun, terjadi efisiensi sekitar Rp. 63 milliar, karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat.
Kepala Disdikbud Kukar Heriansyah mengatakan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk Disdikbud melebihi dari mandatory spending.
“Tapi, karena terjadi efisiensi kita diminta untuk mengurangi rencana kerja sekitar Rp. 63 milliar,” kata Heriansyah pada Lingkarkaltim, di Tenggarong, Rabu (5/8/2026).
Pihaknya menegaskan, setiap alokasi anggaran harus diawasi dengan ketat. Sehingga bisa berdampak terhadap pelayanan dasar terutama dibidang pendidikan, termasuk proses belajar mengajar di sekolah tak boleh terganggu.
“Anggaran itu diperuntukkan diantaranya belanja modal, belanja pegawai hingga barang dan jasa,” ucapnya.
Dalam hal ini, ia memastikan anggaran tersebut telah dikelola sesuai dengan aturan, guna menghindari temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim.
Sementara itu Sekretaris Disdikbud Kukar Pujianto menambahkan, tahun ini (2026) lebih fokus ke rehabiltas tingkat sedang dan berat, untuk sejumlah sekolah di Kukar daripada pengadaan barang.
“Perbaikan itu meliputi penambahan ruang kelas belajar (RKB), Toilet, lapangan, pagar dan lainnya,” tambah Pujianto.
Perbaikan sekolah itu tersebar di beberapa Kecamatan se Kukar dan paling banyak pada satuan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD).
“Kami komitmen memberikan pelayanan terbaik untuk dunia pendidikan, termasuk menyediakan wadah yang representatif bagi anak-anak,” pungkasnya. (Kik)
