SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Pemkot bersama DPRD Samarinda memplot sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai benteng utama pertahanan ekonomi di tengah krisis efisiensi anggaran. Langkah ini diambil untuk memastikan arus ekonomi kerakyatan tetap berputar di saat ruang gerak Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengalami penyusutan.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menjelaskan pengetatan keuangan daerah tidak boleh mengorbankan nasib pelaku usaha kecil di tingkat tapak. Pemkot mendorong efisiensi mandiri lewat kemandirian produksi rumah tangga, seperti memanfaatkan lahan pekarangan untuk budidaya cabai hingga pengolahan sampah menjadi kompos bernilai jual.
“Di masa efisiensi ini ada keniscayaan fiskal. Namun, keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil adalah prioritas sosial yang tidak boleh ditinggalkan,” ujar Saefuddin Zuhri di Arutalla Ballroom Bapperida Samarinda, Kamis (5/11/2026).
Menanggapi keluhan pelaku usaha yang menuntut alokasi tempat jualan khusus, Saefuddin meminta UMKM mengoptimalkan titik niaga yang sudah ada melalui kolaborasi bersama pengusaha lokal tanpa harus selalu bergantung pada fasilitas baru dari pemerintah.
“Sebetulnya UMKM yang ada di spot-spot Kota Samarinda ini sudah banyak. Tinggal komunikasi dan edukasi kepada pemerintah, koordinasi dengan pengusaha agar bisa mendapat profit. Asal sesuai keahlian, budidaya cabai 10-20 pohon di polybag atau kompos sampah saja sudah bisa menghemat belanjaan sekaligus jadi cuan,” tambahnya.
Di sisi legislatif, Komisi II DPRD Samarinda melayangkan kritik agar pembinaan UMKM tidak berhenti pada seremoni atau sekadar bertahan hidup. Pemkot didorong melakukan penetrasi pasar secara agresif dengan memasukkan produk-produk lokal ke dalam jaringan ritel modern.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyatakan indikator keberhasilan pembinaan terletak pada kenaikan omzet, penyerapan tenaga kerja, dan jangkauan distribusi produk.
“Pemerintah Kota itu harus memastikan bahwa UMKM tidak hanya bisa bertahan saja, tapi bagaimana bisa tetap untung dan naik kelas. Usahanya bertahan, tenaga kerja bertambah, dan produknya bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Indomaret se-Samarinda atau se-Kaltim saja itu sudah membantu banget,” ujar Iswandi.
Guna memuluskan target perluasan pasar tersebut, Komisi II memastikan akan mengawal porsi anggaran UMKM dalam pembahasan APBD agar tidak ikut terpangkas oleh kebijakan efisiensi postur keuangan Pemkot.
“Kami dari Komisi II nanti memastikan anggaran untuk UMKM ini bagaimana. Kemarin sudah ngobrol dengan Pak Wali, ini harus diperkuat anggaran UMKM, jangan cuma ya di tengah efisiensi tidak besar-besar amat tapi bisa untuk mereka berkembang dan berkegiatan,” pungkas Iswandi. (dev)
