KUKAR, LINGKARKALTIM: Anggota DPRD Kukar Desman Minang Endianto menyoroti sering terjadinya pemadaman listrik di Tenggarong dan sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Pasalnya, sering terjadinya pemadaman listrik ini dapat mengakibatkan kerusakan sejumlah elektronik dan terhambatnya aktivitas masyarakat.
Ia meminta, PLN tidak hanya mengevaluasi gangguan pasokan listrik, tetapi juga mempertimbangkan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang dirugikan.
Desman menilai, pelanggan selama ini memiliki kewajiban membayar tagihan listrik setiap bulan.
Bahkan, denda dapat dikenakan apabila pembayaran dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan.
Menurutnya, PLN juga perlu menunjukkan tanggung jawab ketika pelayanan listrik tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Kalaupun pelanggan itu dirugikan, idealnya PLN juga harus memberikan, misalnya berupa kompensasi,” kata Desman Minang Endianto, di Hotel Grand Fatma Tenggarong, Rabu (28/10/2026).
Ia menegaskan, pemadaman listrik yang terus berulang tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Gangguan tersebut dapat menghambat aktivitas masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi pelanggan, terutama mereka yang bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan usaha maupun pekerjaan sehari-hari.
PLN perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab gangguan listrik yang terjadi di Tenggarong maupun wilayah Kukar lainnya.
Sehingga masyarakat dapat mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi, termasuk langkah konkret yang disiapkan untuk memulihkan dan menjaga kestabilan pasokan listrik.
Pemberitahuan mengenai jadwal pemadaman saja tidak cukup, apabila tidak disertai kejelasan mengenai penyebab dan upaya penyelesaiannya.
Masyarakat membutuhkan kepastian agar gangguan serupa tidak terus berulang tanpa penanganan yang jelas.
“Jangan masyarakat disuguhkan dengan pemadaman yang tidak jelas kapan berakhirnya,” tegasnya.
Ia meminta, PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai faktor yang berpotensi menyebabkan gangguan pasokan listrik.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar untuk menyusun langkah perbaikan yang terukur, sehingga kualitas pelayanan kepada pelanggan dapat ditingkatkan.
“Yang penting jelaskan dan sampaikan persoalan secara transparan kepada publik. Kira-kira masalah listrik di Tenggarong maupun Kukar pada umumnya itu terjadi karena apa,” terangnya.
Dalam hal ini, belum ada pembahasan khusus antara DPRD Kukar dan PLN mengenai persoalan pemadaman listrik tersebut.
Tapi, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka peluang mengusulkan pemanggilan pihak PLN apabila gangguan pasokan listrik tidak kunjung teratasi.
Melalui langkah tersebut, DPRD meminta penjelasan langsung mengenai penyebab pemadaman, kendala yang dihadapi, serta upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan kelistrikan di Kukar.
Kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam penanganan masalah tersebut.
Ia berharap PLN segera mengambil langkah nyata agar pelanggan tidak terus dirugikan akibat gangguan pasokan listrik yang berulang.
“Kalau gejolak atau gelombang persoalan ini tak kunjung diatasi, nanti kami dari Fraksi PKB coba mengusulkan untuk memanggil PLN, untuk membicarakan persoalan yang terjadi sampai hari ini,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Manager ULP PLN Tenggarong Dwi Haryadi menjelaskan, turut prohatin atas dampak dari pemadaman listrik ini. Adapun kendala terjadinya pemadaman listrik ini karena adanya gangguan kerusakan mesin pada First Person View (FPV).
“Masih dilakukan proses perbaikan, mesin teesebut dikelola oleh swasta,” jelas Dwi Haryadi.
Dalam hal ini, pihaknya telah mendorong untuk dapat segera menyelesaikan perbaikan FPV tersebut. Pemadaman ini terjadi bukan hanya di Kukar saja, tapi berdampak pada PLN se Kalimantan.
“Kami telah memastikan, pemadaman listrik bukan kekurangan bahan baku yaitu batu bara, tapi karena adanya kerusakan mesin,” pungkasnya. (Riz)
