KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah.
Salah satu langkah terbaru yang dilakukan adalah meluncurkan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Online yang terintegrasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri menjelaskan bahwa sistem baru tersebut mengubah mekanisme pencairan dana yang selama ini masih bergantung pada dokumen fisik.
Ia menjelaskan, pada sistem sebelumnya, berkas pencairan dana harus melalui sejumlah tahapan administrasi.
Setelah dokumen dinyatakan lengkap, berkas dibawa ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diproses hingga terbit SP2D.
Selanjutnya, dokumen tersebut kembali dibawa ke pihak perbankan untuk proses pencairan.
“Sekarang dengan SP2D Online ini tidak perlu lagi membawa dokumen fisik dari BPKAD ke perbankan,” ucap dia, Rabu (17/6/2026).
Melalui sistem yang telah terhubung dengan dashboard Kemendagri, ia mengatakan bahwa seluruh proses dapat dipantau secara daring oleh pihak-pihak terkait.
Dengan demikian, proses administrasi menjadi lebih sederhana dan pencairan dana dapat dilakukan lebih cepat.
“Semua pihak secara online bisa memonitor prosesnya dan tahu-tahu uangnya sudah masuk ke rekening,” sebut Aulia.
Sementara itu, Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Horas M. Panjaitan menyebut implementasi SPPD Online merupakan langkah strategis dalam mempercepat pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Penerapan SPPD Online tidak hanya bertujuan mempercepat pencairan dana, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Kemendagri pun mengapresiasi komitmen Kukar dalam mengadopsi sistem digital di bidang keuangan daerah.
Bahkan, ia ingin Kukar dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pelaksanaan transformasi digital pemerintahan.
“Mudah-mudahan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bisa menjadi contoh dan salah satu ujung tombak dalam menerapkan digitalisasi dan transformasi,” ujarnya.
Selain mempercepat layanan, sistem digital tersebut juga dinilai mampu meminimalisasi risiko penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan anggaran daerah.
Seluruh transaksi belanja organisasi perangkat daerah (OPD) dapat tercatat dan dipantau secara lebih akurat sehingga memperkuat sistem pengawasan.
“Semua transaksi, terutama belanja-belanja OPD, bisa lebih akurat, lebih transparan, dan bahkan dapat menghindari terjadinya fraud dalam pelaksanaan belanja,” tutup Horas. (ASR)
