KUKAR, LINGKARKALTIM: Kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah daerah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah mengungkapkan bahwa hasil kunjungan langsung yang dilakukannya ke berbagai sekolah menunjukkan masih banyak satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan dan peningkatan sarana prasarana.
Ia menjelaskan, kebutuhan perbaikan tidak hanya ditemukan pada satu jenjang pendidikan tertentu, tetapi tersebar mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Bahkan, sekolah-sekolah yang berada di wilayah ibu kota kabupaten pun masih ditemukan memiliki kondisi bangunan yang memerlukan perhatian serius.
“Hasil temuan saya masih banyak,” ungkap dia, Jumat (19/6/2026).
Ia mencontohkan salah satu sekolah dasar di kawasan Dusun Bensamar, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, masih memerlukan perhatian.
“Tidak usah terlalu jauh, kita di Tenggarong ini sendiri, saya datang untuk melihat bagaimana sekolah yang ada di Bensamar. Kondisinya juga perlu diperhatikan,” kata Heriansyah.
Di tengah keterbatasan anggaran yang ada, dia mendorong seluruh kepala sekolah untuk memaksimalkan penggunaan dana operasional yang tersedia, baik melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) maupun Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (Boskab).
Menurutnya, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan ringan maupun kebutuhan mendesak lainnya sembari menunggu dukungan anggaran yang lebih besar dari pemerintah daerah.
Ia berharap kondisi fiskal daerah pada tahun-tahun mendatang dapat semakin membaik sehingga alokasi untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah dapat ditingkatkan.
“Sembari memang kita berdoa bersama mudah-mudahan efisiensi anggaran ini pada 2027 bisa lebih baik dan kita bisa menggunakan untuk perbaikan sekolah-sekolah kita yang belum memadai,” tuturnya.
Heriansyah mengakui bahwa kebutuhan perbaikan infrastruktur pendidikan yang cukup besar membuat pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan APBD.
Oleh karena itu, Disdikbud Kukar saat ini memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun Pemprov Kaltim ntuk mendapatkan dukungan pendanaan tambahan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan data sekolah yang mengalami kerusakan dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kelengkapan administrasi menjadi faktor penting dalam mengakses program bantuan tersebut.
“Syarat-syarat harus terpenuhi, misalnya sekolah itu harus ada sertifikat tanahnya,” ujar dia.
Maka dari itu, Disdikbud Kukar saat ini juga mempercepat proses sertifikasi aset tanah sekolah yang selama ini belum memiliki legalitas lengkap.
“Makanya ini juga saya mengejar bagaimana proses persertifikatan sekolah kita atas aset tanahnya itu harus kita lakukan. Karena itu adalah syarat kita untuk mendapatkan dana dari APBN untuk revitalisasi,” tutur Heriansyah.
Dia menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah daerah semata.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, sekolah, hingga masyarakat.
“Oleh karena itu kita kolaborasi,” tegasnya.
Salah satu bentuk kolaborasi yang tengah didorong adalah pemanfaatan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.
Melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Disdikbud Kukar telah mengusulkan agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar, khususnya yang berada di kawasan ring satu.
“Nanti yang akan kita dorong pihak perusahaan itu berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan kita, baik itu sarana prasarananya, tata kelolanya, dan kualitas pendidikannya,” tutup dia. (ASR)
