KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya memenuhi kebutuhan dokter gigi di puskesmas, terutama di wilayah yang masih kekurangan tenaga medis. Keberadaan dokter gigi dinilai penting agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara lebih mudah tanpa harus pergi jauh ke pusat kota.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar mencatat, masih ada sekitar lima puskesmas yang belum memiliki dokter gigi. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pelayanan kesehatan gigi merupakan bagian penting dari layanan dasar yang harus tersedia di puskesmas.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kab. Kutai Kartanegara (Kukar), Ismi Mufiddah, mengatakan kekosongan tenaga dokter gigi terjadi karena sejumlah faktor, mulai dari perpindahan tugas hingga pensiun.
“Minimal satu puskesmas memiliki satu dokter gigi. Saat ini memang ada sekitar lima puskesmas yang belum memiliki dokter gigi seperti di puskesmas Muara Wis, Tabang,Ritan Baru,Rimba Ayu dan puskesmas Tabang yang belum memiliki dokter juga. Ada yang sebelumnya memiliki dokter gigi, kemudian pindah, pensiun, atau karena hal lainnya,” ungkapnya, Ismi, Kamis (22/10/2026).
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Dinkes Kukar menempuh sejumlah langkah, di antaranya mengusulkan penempatan dokter melalui program penugasan khusus Kementerian Kesehatan serta mendorong puskesmas yang memiliki kemampuan anggaran untuk merekrut tenaga medis menggunakan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Ismi mencontohkan Puskesmas Marangkayu yang sebelumnya sempat mengalami kekosongan dokter gigi, tetapi kini telah memiliki tenaga tersebut.
Menurutnya, kehadiran dokter gigi tidak hanya dibutuhkan untuk melayani pasien di poli gigi. Mereka juga berperan dalam memberikan edukasi kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat, termasuk anak sekolah dan ibu hamil.
“Harapannya, pelayanan kesehatan gigi masyarakat bisa terpenuhi. Dokter gigi juga perlu turun ke lapangan untuk memberikan penyuluhan, sehingga masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan gigi,” jelasnya.
Ketua Pengurus Cabang Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kukar, drg. Suyitno, menilai sarana dan prasarana pelayanan gigi di puskesmas secara umum sudah cukup baik. Namun, pemerataan tenaga dokter gigi masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan.
Menurutnya, masyarakat di wilayah hulu Mahakam yang belum memiliki dokter gigi harus menempuh perjalanan ke kota untuk mendapatkan pelayanan. Kondisi ini juga membuat pemanfaatan BPJS Kesehatan menjadi kurang optimal ketika fasilitas tempat peserta terdaftar belum memiliki dokter gigi.
Suyitno menyebutkan, jumlah dokter gigi yang terdaftar di Kukar diperkirakan mendekati 100 orang. Namun, sebagian besar terkonsentrasi di wilayah perkotaan, termasuk yang bekerja di klinik, rumah sakit swasta, maupun membuka praktik mandiri.
“Minimal satu puskesmas memiliki satu dokter gigi. Idealnya, kebutuhan juga disesuaikan dengan jumlah peserta BPJS Kesehatan dan penduduk yang dilayani. Harapannya, pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan persoalan pemerataan ini,” pungkasnya. (Adv/dil)
