SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Keluhan publik Kalimantan Timur (Kaltim) terkait pemadaman listrik bergilir yang kerap melampaui batas waktu resmi menjadi potret buram keandalan energi di Bumi Etam. Meski klaim rasio elektrifikasi daerah telah menembus angka 98 persen, realitas di lapangan menunjukkan pasokan daya masih jauh dari kata stabil.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengakui pemadaman listrik yang berulang di wilayah Kaltim dipicu oleh gangguan teknis pada sejumlah pembangkit utama serta proses perawatan besar-besaran (overhaul) yang berlangsung bersamaan.
Sengkarut ini kian ironis mengingat Kaltim merupakan lumbung energi nasional. Gubernur mengungkapkan bahwa kendala utama saat ini bersumber dari terganggunya pasokan gas untuk PLTU Senipah serta perbaikan fasilitas di Teluk Balikpapan dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cahaya Fajar Kaltim (CFK).
“Pertama, PLTU yang ada di Senipah sekarang trouble gangguan berkaitan dengan supply gasnya. Yang kedua di Teluk Balikpapan, dipastikan akan dipercepat penyelesaiannya agar bisa mendistribusikan daya kembali. Kita jangan sampai terkecoh, ini bukan persoalan stok batu bara karena stoknya ada, tetapi banyak unit yang sedang melaksanakan overhaul, termasuk yang ada di CFK,” beber Rudy Mas’ud, Rabu (21/10/2026).
Rudy menyentil wacana klaim keandalan listrik daerah yang tidak sejalan dengan pengalaman pahit warga sehari-hari. Pihaknya berjanji akan mencecar langsung jajaran Direksi PT PLN (Persero) Pusat untuk menuntut kepastian pasokan daya bagi masyarakat Kaltim.
“Saya nanti akan ketemu langsung dengan Dirut PLN menyampaikan bagaimana tentang keandalan listrik ini. Rasio elektrifikasi katanya sudah 98 persen, tapi kenyataannya kita bergiliran hidup, bukan bergiliran mati. Ini yang perlu kita suarakan dan desak bersama-sama,” tegasnya.
Di samping masalah teknis perbaikan pembangkit, Gubernur juga membongkar fakta soal penyusutan kepemilikan saham daerah pada aset strategis PLTU CFK. Pihaknya mendorong pengambilalihan kembali porsi saham aset tersebut oleh Perusahaan Daerah (Perusda) guna menjamin kedaulatan energi Kaltim di masa depan.
“Ingat, CFK itu sejatinya punya masyarakat Kalimantan Timur. Dulu saham kita mencapai 79 persen, tetapi sekarang tergerus hanya tinggal 17,6 persen. Ini yang harus kita kawal bersama. Jika memungkinkan, kita rebut dan ambil kembali CFK itu untuk menjadi milik Perusda Kaltim sepenuhnya,” pungkas Rudy. (dev)
