SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (GRM) terdiri dari elemen mahasiswa, komunitas lingkungan, hingga masyarakat umum menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rabu sore (21/10/2026). Aksi ini dipicu oleh krisis multidimensi yang dinilai semakin memburuk di Bumi Etam, mulai dari bencana kabut asap hingga krisis energi harian masyarakat.
Dalam bentangan barisan massa, sebuah spanduk panjang bertuliskan “All Eyes on Karhutla” terpampang mencolok. Spanduk tersebut menjadi simbol perlawanan sekaligus tamparan keras bagi pemerintah yang dinilai menutup mata terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kini tak hanya mengepung Kalimantan, tetapi juga telah meluas ke wilayah Sumatra.
Kemarahan publik membuncah lantaran 7 poin tuntutan yang diusung GRM bukan sekadar isu di atas kertas, melainkan kenyataan pahit yang saban hari dirasakan warga Kalimantan Timur dan Indonesia secara umum:
- Tetapkan Karhutla Sebagai Status Bencana Nasional: Kabut asap pekat tidak lagi menjadi isu musiman daerah, melainkan krisis ekologis lintas pulau yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa jutaan rakyat.
- Tindak Tegas Perusahaan Pembakar Hutan dan Lahan: Menuntut penegakan hukum pidana dan perdata yang memproses korporasi penjahat lingkungan tanpa pandang bulu.
- Sanksi dan Tindak Tegas Perusahaan Non-Reklamasi: Menuntaskan lubang-lubang tambang beracun yang terus memakan korban jiwa, khususnya anak-anak di Kaltim, akibat pembiaran tanpa reklamasi oleh korporasi.
- Tuntaskan Kelangkaan BBM di Kaltim: Mengurai antrean panjang kendaraan yang mengular di berbagai SPBU, mematahkan klaim sepihak pemerintah yang menyebut kuota BBM cukup di tengah kenyataan warga yang terus kesulitan mengakses bahan bakar.
- Hentikan Pemadaman Listrik Bergilir: Menolak pemadaman listrik yang berulang kali melumpuhkan aktivitas ekonomi dan domestik warga di provinsi penyangga utama energi nasional.
- Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih: Mengkritik efektivitas pelaksanaan program di lapangan agar tidak melenceng dari tata kelola anggaran dan tepat sasaran.
- Evaluasi Total Program Strategis Pemerintah: Mengkaji ulang kebijakan-kebijakan publik yang dinilai minim partisipasi bermakna serta mengabaikan dampak sosial-lingkungan.
Dalam konsolidasi dan riuh orasi di halaman Kantor Gubernur, perwakilan massa aksi menuding elite pimpinan daerah maupun pusat kerap menutup mata dan melayangkan narasi palsu seolah-olah kondisi daerah sedang dalam keadaan baik-baik saja.
“Hari ini sebuah kegelisahan meledak secara bersama-sama. Ada panggilan persatuan untuk kembali menyimpulkan gerakan bersama, bahwa ada permasalahan yang jadi tuntutan dan menjadi sebuah ancaman nyata bagi hidup kita,” pangkas salah seorang orator mahasiswa dari atas mobil komando.
Orator tersebut menyentil balik respons lamban pemerintah daerah maupun pusat yang terkesan abai dan memilih ingkar dari krisis yang dihadapi rakyat di lapangan.
“Ketika situasi semakin genting dan berbahaya, mereka yang katanya pimpinan daerah dan pusat justru melihat kita sengsara dan terdesak asap. Kata mereka semua aman dan baik-baik saja, tapi nyatanya asap terus menyebar di mana-mana. Katanya BBM tidak langka dan kuota ditambah, tapi warga selama ini selalu kehabisan di SPBU. Katanya negara ini kaya, tapi anak-anaknya justru mati tenggelam di lubang tambang! Mereka pelakunya, punya tanggung jawab, tapi kabur begitu saja tanpa menjalankan kewajibannya,” tegasnya berapi-api.
Gerakan Rakyat Menggugat menuntut agar aspirasi ini tidak sekadar ditampung di tingkat provinsi, melainkan diteruskan secara tegas kepada Pemerintah Pusat di Jakarta. Mereka menekankan bahwa krisis ekologis dan kegagalan tata kelola energi di Kalimantan Timur merupakan cerminan darurat nasional yang membahayakan masa depan Indonesia.
“Tolong dengarkan dan sampaikan ke pemerintah pusat bahwa hari ini situasinya tidak senormal itu. Kita berdiri di sini bukan cuma bicara Kaltim, tapi untuk Indonesia! Karena karhutla bukan lagi isu musiman lokal di Kaltim, tapi sudah menyebar hingga ke Sumatra dan mengancam ruang hidup kita bersama,” pungkas orator di hadapan ratusan massa aksi. (dev)
