KUKAR, LINGKARKALTIM: Sekda Kukar Sunggono mengungkapkan peluang ekonomi besar di balik implementasi program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.
Ia menekankan bahwa program nasional tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, tetapi juga dapat menjadi sumber perputaran ekonomi desa jika dikelola secara kolaboratif, khususnya oleh BUMDes dan Koperasi Desa.
Dia menjelaskan bahwa Kukar menjadi salah satu daerah kunci dalam penyediaan pangan di Kaltim.
“Kita tahu bersama, Kutai Kartanegara ini sudah lebih dari satu dekade menjadi lumbung pangan Kalimantan Timur. Lebih dari 40 persen kebutuhan beras di provinsi ini disuplai dari Kukar,” ucap dia, Jum’at (24/10/2025).
Ia menerangkan, seiring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah pusat telah menetapkan 74 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kukar.
Satuan ini berfungsi sebagai dapur penyedia makanan sehat bagi anak-anak sekolah di berbagai kecamatan.
“Di Kukar ini ada 74 dapur SPPG. Setiap dapur itu setiap hari harus memasak untuk sekitar 3.500 anak sekolah,” kata Sunggono.
Kebutuhan bahan pangan untuk ribuan porsi makanan setiap hari mulai dari beras, ayam, sayuran, tahu, tempe, hingga daging akan menjadi pasar tetap dan berkelanjutan bagi pelaku ekonomi lokal.
“Pertanyaannya, bahan-bahan itu datang dari mana? Lokal. Itulah peluang besar bagi koperasi dan BUMDes di desa,” sebutnya.
Sunggono bahkan memaparkan potensi ekonomi yang dapat digerakkan oleh program MBG.
Menurut perhitungannya, setiap porsi makanan bernilai Rp15.000, terdiri dari Rp10.000 untuk bahan pangan dan Rp5.000 untuk biaya operasional.
“Kalau satu dapur melayani 3.000 anak, itu artinya per hari berputar sekitar Rp45 juta. Bayangkan kalau dikalikan 74 dapur yang ada di Kukar,” beber dia.
Ia menilai angka tersebut menjadi peluang strategis bagi koperasi dan BUMDes untuk mengambil peran sebagai penyedia bahan pangan lokal yang sehat, segar, dan berkelanjutan.
“Kalau koperasi bisa memanfaatkan ini, pasti cepat balik modal. Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh desa. Jangan sampai justru pemasok dari luar yang mengambil pasar ini,” tegas Sunggono. (ASR/ADV)
