KUKAR, LINGKARKALTIM: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan dan perekonomian masyarakat.
Dalam penyampaian aspirasi kepada DPRD Kukar, HMI meminta pemerintah daerah lebih tegas memperjuangkan hak daerah kepada pemerintah pusat, khususnya terkait dana yang hingga kini belum tersalurkan.
Ketua Umum HMI Kukar, Zulhansyah mengatakan pihaknya melakukan evaluasi terhadap berbagai program pemerintah daerah, termasuk implementasi program Kukar Idaman Terbaik.
Menurutnya, sejumlah program belum dapat berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah.
Ia menilai persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun program, melainkan juga karena adanya hak daerah yang hingga kini belum diterima dari pemerintah pusat.
“Hari ini kita melihat representasi Kukar Idaman Terbaik belum seluruhnya bisa berjalan karena kondisi anggaran daerah yang stagnan,” ujar dia, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam, Kukar seharusnya memperoleh perhatian lebih dalam penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia menilai pemerintah daerah perlu mengambil sikap yang lebih tegas dalam memperjuangkan hak tersebut.
“Program-program di Kukar ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Sebagus apa pun pemerintah daerah, tanpa anggaran tentu tidak akan bisa bergerak,” kata Zulhan.
Dia juga mengingatkan bahwa selama bertahun-tahun Kukar telah memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui sektor industri ekstraktif.
Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Oleh karena itu, HMI Kukar juga meminta anggota DPR RI asal Kalimantan Timur ikut memperjuangkan hak-hak fiskal daerah di tingkat pusat.
Selain itu, DPRD Kukar juga didorong untuk membangun komunikasi politik dengan pimpinan partai masing-masing agar persoalan tersebut menjadi perhatian bersama.
“Anggota legislatif di daerah agar terus berkoordinasi dengan pimpinan partainya,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kukar Abdul Rasid menyambut baik masukan yang disampaikan HMI.
Menurutnya, kondisi fiskal yang sedang dihadapi Kukar memang menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah.
Ia mengakui perlambatan ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak hanya terjadi di Kukar, tetapi juga dialami berbagai daerah di Indonesia akibat berkurangnya dana yang disalurkan pemerintah pusat.
“Ekonomi kita sedang lemah, begitu juga ekonomi masyarakat. Tetapi kondisi ini bukan hanya terjadi di Kukar, melainkan juga secara nasional,” kata dia.
Ia mengungkapkan, hingga kini masih terdapat sekitar Rp3 triliun hak Kukar yang belum disalurkan oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, apabila dana tersebut dapat dicairkan, kondisi fiskal daerah akan jauh lebih baik.
“Kalau anggaran Kutai Kartanegara disalurkan secara penuh, saya yakin kondisi daerah tidak akan seperti sekarang. Ada hampir Rp3 triliun hak daerah kita yang sampai hari ini belum disalurkan,” ungkap Rasid.
Dia pun menyoroti kondisi yang membuat pemerintah daerah harus mempertimbangkan skema pembiayaan melalui pinjaman kepada pihak ketiga.
Menurutnya, langkah tersebut tentu memiliki konsekuensi berupa kewajiban pembayaran bunga dan cicilan yang seharusnya dapat dihindari apabila hak daerah segera diterima.
Oleh karena itu, DPRD Kukar berharap pemerintah daerah terus memperjuangkan pencairan dana tersebut sekaligus tetap menjalankan program-program pembangunan yang telah disepakati dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Ia menilai, percepatan realisasi program pembangunan akan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, terutama melalui terbukanya lapangan pekerjaan di tingkat desa dan kelurahan.
“Kegiatan-kegiatan pembangunan yang sudah disepakati harus tetap direalisasikan. Dengan adanya proyek di desa maupun kecamatan, masyarakat bisa kembali bekerja, para tukang memperoleh penghasilan, dan roda ekonomi akan bergerak kembali,” jelasnya.
Selain itu, Rasid juga mengajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kukar untuk lebih mengutamakan tenaga kerja lokal dalam berbagai kegiatan operasional.
“Kami berharap perusahaan-perusahaan yang ada di Kutai Kartanegara membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Pekerjaan yang bisa dikerjakan masyarakat Kutai Kartanegara hendaknya diberikan kepada masyarakat kita sehingga manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh daerah,” pungkas dia. (ASR)
