KUKAR, LINGKARKALTIM: Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri menyebut bahwa kerukunan umat beragama merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah.
Ia menilai, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman masyarakat Kukar.
Menurutnya, Kukar merupakan salah satu daerah dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi.
Berbagai suku, agama, dan adat istiadat hidup berdampingan sehingga membutuhkan ruang dialog dan komunikasi yang mampu menjaga harmoni di tengah masyarakat.
“Kita melihat bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan miniatur Indonesia. Seluruh suku, seluruh agama, dan seluruh adat istiadat hampir semuanya ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ucap dia, Sabtu (25/7/2026) malam.
Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga ditentukan oleh situasi keamanan, persatuan, dan keharmonisan masyarakat.
Menurutnya, investasi, pelayanan publik, hingga berbagai program pembangunan tidak akan berjalan optimal apabila daerah mengalami konflik sosial maupun gesekan antarumat beragama.
Oleh marena itu, FKUB memiliki posisi penting sebagai salah satu pilar pembangunan daerah.
“FKUB merupakan fondasi dasar pembangunan di daerah kita. Kita tidak mungkin bisa membangun Kabupaten Kutai Kartanegara dengan baik tanpa adanya kondusivitas. Kita tidak akan mungkin membangun daerah ini dengan baik tanpa persatuan dan kesatuan yang kuat di antara kita,” kata Aulia.
Dia menilai bahwa tantangan terbesar pemerintah bukan semata-mata keterbatasan anggaran, melainkan apabila stabilitas sosial terganggu akibat konflik yang dapat memecah belah masyarakat.
“Efisiensi anggaran saya tidak takut. Keterbatasan anggaran juga tidak terlalu saya takutkan. Akan tetapi, yang paling saya takutkan adalah apabila terjadi kondisi yang tidak harmonis, kondisi yang kacau, dan konflik antarumat beragama di Kabupaten Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti mengatakan kepengurusan FKUB yang baru harus dapat terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Agama, tokoh agama, tokoh adat, hingga seluruh elemen masyarakat.
“Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Kutai Kartanegara memerlukan stabilitas sosial. Karena itu, keberadaan FKUB menjadi sangat penting sebagai wadah dialog, komunikasi, dan penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan melalui semangat musyawarah dan toleransi,” sebut dia.
Ia menegaskan, Kesbangpol Kukar akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai program FKUB sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga persatuan dan memperkuat toleransi antarumat beragama.
“Kami berharap kepengurusan yang baru dapat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Kementerian Agama, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis,” pungkas Rinda. (ASR)
