KUKAR, LINGKARKALTIM: Sejumlah akses jalan dan jembatan di Kecamatan Sebulu masih membutuhkan perhatian. Perbaikan infrastruktur tersebut diharapkan dapat dilakukan secara bertahap guna memperlancar konektivitas antarwilayah, sekaligus mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi desa.
Camat Sebulu, Edy Fahruddin, mengatakan beberapa ruas jalan di wilayahnya mulai mengalami peningkatan. Salah satunya akses jalan dari Desa Beloro menuju Sebulu Modern yang sebagian sudah dilakukan semenisasi. Meski demikian, masih terdapat sekitar 1,5 kilometer jalan yang perlu dituntaskan agar akses tersebut dapat terhubung hingga Sebulu Modern.
“Untuk akses jalan Beloro menuju Sebulu Modern, alhamdulillah kondisinya sudah mengalami peningkatan. Meski masih ada sekitar 1,5 kilometer yang perlu dituntaskan agar aksesnya bisa tembus ke Sebulu Modern. Sebagian badan jalan juga sudah dilakukan semenisasi. Mudah-mudahan, seiring membaiknya kondisi keuangan daerah, peningkatan jalan tersebut bisa dilanjutkan,” ungkap Edy, Rabu (4/11/2026).
Selain itu, akses jalan dari Desa Beloro menuju Desa Tanjung Harapan juga menjadi salah satu usulan yang perlu mendapat perhatian. Tidak hanya kondisi jalan, sejumlah jembatan di jalur tersebut juga membutuhkan perbaikan karena kondisinya mulai mengkhawatirkan.
Menurut Edy, terdapat sekitar empat hingga lima jembatan yang perlu ditangani. Bahkan, beberapa bagian tiang penyangga jembatan sudah dalam kondisi menggantung sehingga membutuhkan penanganan agar tidak membahayakan pengguna jalan.
“Usulan perbaikan tersebut sudah kami sampaikan sejak 2022. Kemungkinan selama ini anggaran lebih banyak terserap untuk pembangunan jembatan sehingga peningkatan jalan belum seluruhnya terakomodasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, akses jalan Sebulu Ilir menuju Desa Giri Agung juga perlu mendapat perhatian. Sebelumnya, pihak kecamatan meminta bantuan PT Maju Kalimantan Hadapan (MKH) untuk membuka kembali jalan yang tertutup semak belukar agar akses penghubung kedua desa tersebut bisa kembali dilalui masyarakat.
Ke depan, masih terdapat sejumlah konektivitas antarwilayah yang diharapkan dapat ditingkatkan. Di antaranya jalur Beloro menuju Tanjung, Tanjung menuju Jambe, Jambe menuju Lekaq Kidau, serta akses menuju Desa Teratak dan Sanggulan.
Edy berharap berbagai usulan tersebut dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. Sebab, keberadaan infrastruktur jalan dan jembatan sangat penting untuk menunjang mobilitas masyarakat, pelayanan publik, hingga aktivitas perekonomian.
Menanggapi kebutuhan infrastruktur tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Syarifah Vanesa Vilna Savitry Isnawati Syafril, menjelaskan bahwa seluruh usulan pembangunan dari masyarakat telah memiliki mekanisme perencanaan melalui pendekatan bottom up atau perencanaan dari bawah.
Usulan dimulai dari tingkat desa, kemudian disampaikan melalui usulan kecamatan hingga masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam proses tersebut, setiap kepala desa memiliki akun untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan yang dihimpun dari masyarakat.
“Kalau terkait pengusulan, sekarang sudah melalui sistem. Ini bagian dari proses perencanaan bottom up. Ada mekanisme usulan dari bawah, mulai dari desa, kemudian disampaikan melalui usulan kecamatan dan masuk ke aplikasi SIPD. Semua kepala desa memiliki akun, sehingga masyarakat bisa menyampaikan usulannya melalui kepala desa. Jumlah usulan juga bisa dilihat melalui sistem karena prosesnya terbuka,” jelas Vanesa.
Ia menerangkan, dalam menentukan prioritas pembangunan, pemerintah daerah mempertimbangkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), layanan dasar masyarakat, serta program dedikasi kepala daerah.
Infrastruktur juga menjadi bagian penting yang mendukung berbagai sektor. Mulai dari akses menuju sekolah dan fasilitas kesehatan hingga konektivitas kawasan pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, pembangunan infrastruktur tidak berdiri sendiri, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing sektor.
Vanesa mengakui, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan seluruh usulan masyarakat.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap dapat mengupayakan sumber pembiayaan lain, seperti tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), alokasi dana desa, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Yang penting proses perencanaannya terlebih dahulu, sehingga kebutuhan dasar masyarakat bisa dipastikan masuk dalam perencanaan. Kalau belum dibiayai, berarti ada skala prioritas yang harus diperhatikan. Kita juga bisa menggali sumber pembiayaan lain, seperti CSR, dana desa maupun APBN,” tandasnya.
Dengan mekanisme perencanaan tersebut, berbagai kebutuhan infrastruktur di kecamatan diharapkan dapat terakomodasi sesuai tingkat urgensi dan kemampuan pembiayaan. Sehingga, peningkatan konektivitas wilayah dapat berjalan secara bertahap dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. (Adv/dil)
