KUKAR, LINGKARKALTIM: Dari empat titik jalan rusak di kawasan Timbau yang sempat dikeluhkan, tinggal satu titik lagi yang belum kelar diperbaiki. Lokasinya persis di Jalan Robert Wolter Mongisidi, depan Rumah warga dekat Kantor Bupati Kukar. Padahal, tiga titik lainnya seperti di lampu merah dermaga feri depan Jembatan Pulau Kumala dan jembatan menuju Mangkuraja sudah mulus digeber sejak bulan puasa lalu.
Kondisi ini jelas pengendara yang lewat setiap hari gemas. Masalahnya, pembatas jalan (barrier) warna oren yang dipasang di titik rusak itu masih membuat jalan menyempit dan memicu kemacetan pas jam sibuk.
Rini, salah satu warga yang sering lewat jalur itu, curhat soal kekesalannya. “Kalau pulang kerja sore, jalur Timbau ini pasti padat. Nah, pembatas oren itu jujur agak mengganggu arus lalu lintas. Harusnya bisa cepat diselesaikan kayak jalan yang lain, apalagi ini kan jalur protokol tengah kota yang sering dilewati pejabat,” keluhnya, Jumat (19/6/2026).
Menanggapi hal ini, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Linda Juniarti, angkat bicara. Linda menjelaskan kalau proyek ini sebenarnya masuk dalam paket pemeliharaan berkala jalan. Anggarannya (DPA) pun sudah siap, tapi urusan administrasinya masih nyangkut.
“Proyek ini sudah selesai tender. Kalau di sistem LPSE, semestinya hari ini sudah keluar surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ). Tapi sampai sekarang kami di Dinas PU belum menerima berkasnya dari Bagian Layanan Pengadaan (BLP). Makanya kami mau bersurat ke BLP untuk tanya kenapa berkasnya belum diserahkan ke PU,” kata Linda, Jumat (19/6/2026).
Banyak masyarakat penasaran, kenapa titik yang paling dekat dengan Kantor Bupati dan pusat kota malah dikerjakan paling belakangan.
Linda membeberkan alasan teknisnya. Ternyata, pengerjaan di titik ini jauh lebih rumit dibanding tiga titik lainnya karena harus membangun sistem drainase bawah tanah.
“Pekerjaan di depan Kantor Bupati ini bukan cuma urusan ngecor jalan aja. Di situ kita bakal bikin saluran pembuangan air pakai box culvert. Jadi perhitungannya harus matang dan perlu ada uji sondir tanah dulu,” jelas Linda.
Karena butuh ketelitian ekstra, Dinas PU harus membuat perencanaan dan desainnya terlebih dahulu di awal tahun ini.
“Kami lelang dulu proyek perencanaannya di awal April kemarin. Desainnya baru beres bulan Mei, nah setelah desainnya jadi, baru fisiknya bisa kita tenderkan. Makanya titik ini jadi yang terakhir, karena proses perencanaannya memang makan waktu lebih lama,” pungkasnya. (Dil)
