KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemkab Kukar menyambut baik peluncuran program Cyber Resilient Community (CRC) yang digagas Polda Kaltim sebagai upaya memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi kejahatan siber, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan finansial.
Sekda Kukar, Sunggono mengatakan pelaksanaan peluncuran CRC ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya mitigasi kejahatan finansial berbasis siber.
Ia mengungkapkan, kegiatan tersebut dilaksanakan di Kukar atas permintaan langsung Bupati dr. Aulia Rahman Basri sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah menghadirkan lingkungan digital yang aman bagi masyarakat.
“Itu menunjukkan bahwa Pak Bupati, atas nama masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, sangat berkeinginan agar Cyber Resilient Community (CRC) ini bisa menjadi bagian penting dari pembangunan di Kutai Kartanegara yang bebas dari kejahatan siber,” ucap dia, Senin (3/8/2026).
Ia menilai edukasi mengenai kejahatan siber harus terus diperluas karena modus kejahatan digital semakin beragam, sulit dikenali, dan dapat menimpa siapa saja.
Oleh karena itu, pelibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan kelompok keagamaan, diharapkan mampu memperkuat sistem kewaspadaan di tingkat komunitas.
“Alhamdulillah, Polda menyambut baik komitmen itu dan dipenuhi hari ini. Kita berharap masyarakat mulai memahami, dan bagi yang sudah tahu menjadi semakin paham, bahwa kejahatan siber itu sudah semakin banyak ragamnya, semakin banyak bentuknya, dan semakin sulit diidentifikasi. Namun, itu bisa kita atasi dan tangani sepanjang kita saling berkolaborasi,” kata Sunggono.
Sementara itu, Direktur Binmas Polda Kaltim, Kombes Pol. Arman menjelaskan bahwa CRC merupakan program pemolisian masyarakat yang difokuskan pada penanggulangan kejahatan finansial di ruang siber.
Ia mengatakan setiap instansi sebenarnya telah memiliki kewenangan masing-masing dalam menangani persoalan tersebut.
Namun melalui CRC, seluruh pihak dikolaborasikan agar penyampaian edukasi kepada masyarakat menjadi lebih terintegrasi.
Dia menerangkan, tahap awal program difokuskan pada peningkatan kapasitas para Bhabinkamtibmas.
Mereka akan mendapatkan pembekalan dari Komdigi, OJK, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim sebelum diterjunkan memberikan edukasi kepada masyarakat di seluruh wilayah.
Selain mengenalkan berbagai bentuk kejahatan finansial siber, para Bhabinkamtibmas juga akan dibekali mekanisme pelaporan yang tepat apabila masyarakat menjadi korban.
Hal tersebut penting mengingat kejahatan finansial berbasis digital berlangsung sangat cepat sehingga penanganannya harus dilakukan sesegera mungkin agar peluang penyelamatan dana korban lebih besar.
“Yang menjadi perhatian adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana bentuk pelaporannya jika menjadi korban. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara melapor. Kalau melalui laporan polisi, prosesnya relatif lebih lama, sementara kejahatan finansial itu hitungan detik uang sudah berpindah-pindah sehingga sulit untuk dikejar. Nah, mekanisme pelaporan inilah yang lebih kita utamakan sebagai bagian dari mitigasi,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, secara nasional kerugian akibat kejahatan finansial siber telah mencapai sekitar Rp9,1 triliun.
Meski sebagian besar merupakan modus lama seperti penipuan melalui telepon yang mengatasnamakan pihak tertentu maupun investasi bodong, pelaku terus mengembangkan berbagai cara baru sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan.
“Kalau dibilang kejahatan lama memang benar, tetapi kerugian finansialnya masih terus terjadi. Yang berubah dan terus berkembang adalah modus-modus kejahatannya,” pungkas Arman. (ASR)
