KUKAR, LINGKARKALTIM: Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri meminta seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal secara ketat program RT Ku Terbaik.
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp150 juta untuk setiap rukun tetangga (RT), total anggaran yang digelontorkan tahun ini mencapai sekitar Rp450 miliar.
Ia berharap program ini mampu mendorong pembangunan yang lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat paling bawah.
“Bulan depan, insya Allah kita akan mulai kick off Program RT Ku Terbaik dengan alokasi Rp150 juta per RT. Ini program unggulan pemerintah daerah,” ucap dia, Sabtu (2/5/2026).
Ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran yang dikucurkan juga membawa konsekuensi serius, terutama terkait potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Dia menyebut bahwa program ini memiliki dua sisi yang harus diantisipasi secara bijak.
“Program ini ibarat pisau bermata dua. Jika tidak diawasi dengan benar, justru bisa menjadi bumerang bagi pemerintah daerah,” kata Aulia.
Pemerintah daerah, lanjut dia, telah memetakan sejumlah potensi modus pelanggaran yang bisa terjadi di lapangan, termasuk praktik laporan fiktif maupun penyalahgunaan anggaran.
Oleh karena itu, langkah mitigasi sejak awal sangatlah penting untuk mengantisipasinya.
“Kami sudah memahami berbagai modus penyimpangan yang berpotensi terjadi. Karena itu, saya berharap seluruh pihak bisa melakukan mitigasi, jangan sampai justru mengarahkan atau membiarkan praktik tidak benar,” tegasnya.
Aulia juga mengingatkan bahwa keuntungan dari praktik menyimpang tidak sebanding dengan risiko yang harus ditanggung, baik dari sisi hukum maupun moral.
Ia sangat menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan program tersebut.
“Manfaat yang didapat dari penyimpangan tidak seberapa, tetapi beban moral dan dampaknya akan sangat besar. Integritas harus dijaga,” sebut dia.
Ia menjelaskan, Program RT Ku Terbaik dirancang dengan pendekatan fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing RT.
Pihaknya menyadari bahwa kondisi sosial dan permasalahan di setiap wilayah berbeda-beda, bahkan dalam satu desa atau kelurahan.
Untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, dia meminta keterlibatan aktif pemerintah di tingkat bawah, mulai dari lurah, kepala desa, hingga pendamping lapangan.
“Kami tidak ingin musyawarah RT berjalan tanpa pendampingan. Peran pemerintah di tingkat bawah sangat penting,” jelas Aulia.
Dia mengatakan bahwa Pemkab Kukar juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung guna memastikan penggunaan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami akan turun langsung. Anggarannya besar, harus benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (ASR)
