KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong percepatan konektivitas antarwilayah melalui pembukaan jalur baru yang menghubungkan Kukar dengan Kutai Timur (Kutim).
Proyek strategis tersebut kini memasuki tahap pembangunan badan jalan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri menjelaskan bahwa pembangunan jalur baru tersebut berada di lintasan Muara Kaman menuju Muara Ancalong.
Ia menyebut, jalur tersebut penting untuk membuka akses baru sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang antarwilayah.
Menurutnya, proyek ini memiliki tantangan tersendiri karena sebagian besar trase jalan melintasi kawasan rawa.
Meskipun demikian, pembangunan tetap dapat berjalan melalui skema kolaborasi dengan pihak swasta.
Sebanyak lima perusahaan dilibatkan dalam pembangunan badan jalan tersebut. Masing-masing perusahaan bertanggung jawab mengerjakan ruas sepanjang dua hingga tiga kilometer.
Dengan skema tersebut, total panjang badan jalan yang sedang dikerjakan saat ini mencapai sekitar 12 kilometer.
Sementara itu, sekitar 10 kilometer lainnya telah tersedia dan tidak memerlukan pembangunan ulang, sehingga total panjang jalur yang ditargetkan mencapai kurang lebih 20 kilometer.
Setelah pembangunan badan jalan rampung, Pemkab Kukar berencana melanjutkan tahap berikutnya berupa peningkatan kualitas jalan menjadi jalan mantap.
Dia mengatakan bahwa mereka akan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk melanjutkan tahap tersebut.
Aulia mengungkapkan, koordinasi dengan pemerintah provinsi telah dilakukan, dan rencana tersebut mendapat respons positif.
Ia berharap, pembangunan lanjutan dapat segera direalisasikan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
“Proyek pembukaan jalur ini sejatinya bukan hal baru. Gagasan tersebut telah dirintis sejak masa kepemimpinan Bupati sebelumnya, Edi Damansyah. Namun proses realisasinya sempat terkendala perizinan, terutama karena jalur yang direncanakan melintasi kawasan hutan,” ucap dia, Sabtu (2/5/2026).
Saat ini, seluruh perizinan dari Kementerian Kehutanan telah diselesaikan, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara legal dan terstruktur.
Walaupun begitu, pemerintah daerah tetap menempatkan perbaikan infrastruktur jalan yang sudah ada sebagai prioritas utama.
Ia menjelaskan, sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan parah, seperti di wilayah Sebelimbingan dan Tuana Tuha, masih menjadi fokus penanganan dalam waktu dekat.
Dengan strategi tersebut, pembukaan jalur baru tidak hanya memperluas akses wilayah, tetapi juga berjalan seiring dengan peningkatan kualitas infrastruktur yang telah ada.
“Badan jalannya tahun ini target kita selesai. Tahun depan kita mulai rencanakan pembangunan rigidnya, tapi prioritas kita tetap pada perbaikan jalan existing yang rusak,” tutup Aulia. (ASR)
