KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemadaman listrik yang berulang kali terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memicu kemarahan masyarakat. Aliansi Masyarakat Terdampak Pemadaman Listrik menggelar aksi demonstrasi di Kantor PLN Tenggarong, Selasa (20/10/2026) sekitar pukul 15.00 Wita, untuk meminta penjelasan terkait penyebab pemadaman yang dinilai semakin tidak menentu.
Dalam aksi tersebut, massa mempertanyakan alasan PLN melakukan pemadaman secara bergilir di sejumlah wilayah, termasuk dasar penentuan jadwal dan lokasi pemadaman. Mereka menilai penjelasan yang diberikan pihak PLN belum menjawab persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat.
Ketua Harian Aliansi Tiga Ormas Daerah, Jordi, mengatakan, kedatangan mereka bertujuan mewakili masyarakat untuk meminta penjelasan langsung dari manajemen PLN terkait penyebab gangguan kelistrikan yang berlangsung selama berbulan-bulan.
“Kami ingin menanyakan langsung kepada pihak manajer PLN. Namun, ketika kami mempertanyakan jaringan mana yang rusak, apa yang diperbaiki, serta mengapa jadwal dan wilayah pemadaman bisa ditentukan, penjelasannya belum jelas,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan pemberitahuan pemadaman yang mencantumkan waktu dan wilayah tertentu, tetapi tidak disertai penjelasan teknis yang memadai mengenai penyebab maupun pekerjaan perbaikan yang dilakukan.
Menurutnya, alasan perbaikan dan pemeliharaan jaringan seharusnya disampaikan secara transparan agar masyarakat memahami kondisi kelistrikan yang terjadi.
“Kalau memang ada perbaikan dan pemeliharaan, perbaikannya di mana dan apa yang diperbaiki? Masyarakat membutuhkan penjelasan yang benar-benar jelas, bukan sekadar pemberitahuan bahwa listrik akan padam dari jam sekian sampai jam sekian,” tegasnya.
Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, pemadaman listrik juga dikeluhkan karena diduga menyebabkan kerusakan peralatan elektronik dan instalasi listrik milik warga. Ia menyebut sejumlah keluhan mengenai kerusakan barang elektronik telah disampaikan masyarakat melalui media sosial.
Ia meminta warga yang mengalami kerusakan peralatan akibat pemadaman untuk mendokumentasikan kondisi barang dan menyimpan bukti kerusakan sebagai bahan pengaduan.
Terkait tuntutan ganti rugi, ia menilai masyarakat membutuhkan kepastian mengenai mekanisme pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami. Menurutnya, pihak PLN perlu memberikan penjelasan mengenai prosedur pengaduan dan penyelesaian keluhan pelanggan.
Ia juga menyayangkan kondisi tersebut terjadi di Kukar yang dikenal memiliki sumber daya alam batu bara dan sejumlah pembangkit listrik. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa masyarakat setempat masih harus menghadapi pemadaman berulang.
“Setiap bulan masyarakat tetap membayar tagihan listrik. Kami ingin tahu apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan tanpa mendapatkan penjelasan yang pasti,” katanya.
Ia menegaskan, aliansi akan membahas langkah lanjutan apabila tuntutan mereka belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Massa menginginkan adanya penjelasan yang transparan dan solusi konkret dari pihak PLN.
Sementara itu, dampak pemadaman juga dirasakan pelaku usaha, khususnya sektor jasa yang bergantung pada pasokan listrik. Agung Prasetyo, Ketua Komunitas Barber Tenggarong, mengaku usaha pangkas rambut menjadi salah satu sektor yang terdampak karena aktivitas pelayanan pelanggan sangat bergantung pada peralatan elektronik.
Menurut Agung, pemadaman yang terjadi berulang kali selama sekitar tiga bulan terakhir mengganggu pelayanan dan meningkatkan risiko kerusakan peralatan, seperti pengering rambut dan mesin cukur.
“Kami sebagai pelaku usaha barber sangat terdampak. Barang-barang kami sering rusak, mulai dari pengering rambut hingga mesin cukur. Saat usaha sedang ramai, justru listrik padam. Pelanggan yang sedang dipotong rambutnya terpaksa menunggu atau pelayanan tidak bisa dilanjutkan,” ungkapnya.
Ia menyebut kerugian yang dialami usahanya dapat mencapai sekitar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per hari ketika pemadaman mengganggu aktivitas usaha.
Agung berharap PLN memberikan solusi konkret, termasuk kejelasan mengenai kemungkinan kompensasi bagi pelanggan yang mengalami kerugian akibat gangguan pasokan listrik.
Menurutnya, pelaku usaha membutuhkan kepastian agar dapat menjalankan aktivitas secara normal tanpa terus dihantui pemadaman listrik yang tidak menentu.
Sementara itu, Manager Umum PLN ULP Tenggarong, Dwi Haryadi sebelumnya menyebut, pemadaman terjadi akibat sejumlah pembangkit mengalami kendala, baik karena penurunan kemampuan operasi maupun pemeliharaan.
“Belum tau kepastian mengenai durasi pemeliharaan dan pemulihan pasokan listrik berada di bawah kewenangan manajemen PLN tingkat atas,” jelasnya. (ahk)
