KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi selama beberapa bulan terakhir memicu aksi protes Aliansi Masyarakat Tiga Ormas di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Massa mendatangi Kantor PLN ULP Tenggarong, Selasa (27/10/2026), untuk menuntut penjelasan terkait gangguan listrik yang dinilai meresahkan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak pihak PLN agar transparan mengungkap penyebab pemadaman, termasuk persoalan teknis yang mengakibatkan pasokan listrik terganggu di sejumlah wilayah.
Namun, kedatangan mereka berujung kekecewaan. Massa menilai penjelasan yang disampaikan pimpinan PLN ULP Tenggarong belum mampu menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan.
Ketua Harian Aliansi Tiga Ormas Kukar Mochammad Saddam Jordi mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang selama ini terdampak pemadaman listrik.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan penjelasan yang jelas dan terperinci, bukan sekadar informasi mengenai pemeliharaan maupun perbaikan jaringan.
“Kami ke sini mewakili masyarakat Kukar untuk menanyakan langsung kepada manajer. Tapi jawabannya tak memuaskan dan tidak bisa menjelaskan secara rinci,” kata Mochammad Saddam Jordi.
Ia menyayangkan, pihak PLN belum memberikan penjelasan yang dinilai memadai mengenai gangguan listrik tersebut.
Padahal, pemadaman yang terjadi berulang kali dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, baik di rumah tangga maupun kegiatan usaha.
Ia juga mempertanyakan kondisi kelistrikan di Kukar yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam, termasuk batu bara yang menjadi bagian penting dalam sektor energi.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan listrik yang baik serta informasi terbuka ketika terjadi gangguan.
“Kukar ini penyuplai besar sumber daya alam dan energi. Kok bisa kita malah sering kena dampak pemadaman. Setiap bulan warga tertib membayar listrik, tapi penjelasan dari manajer PLN Kukar sangat tidak jelas,” tegasnya.
Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, pemadaman listrik tersebut disebut turut menimbulkan kerugian bagi warga.
Pihaknya mengungkapkan, adanya keluhan masyarakat mengenai kerusakan peralatan elektronik rumah tangga, seperti kulkas, hingga instalasi listrik.
Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat yang mengalami kerugian agar mendokumentasikan kerusakan yang terjadi sebagai bukti pendukung untuk menyampaikan pengaduan kepada pihak berwenang.
Pihaknya menegaskan, tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan masyarakat tidak mendapatkan tanggapan yang memadai.
Pihaknya akan melakukan konsolidasi bersama tim untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk mempertimbangkan aksi penutupan Kantor PLN ULP Tenggarong jika tidak ada solusi dan keterbukaan informasi dalam waktu dekat.
Aksi tersebut menjadi bentuk desakan masyarakat, agar PLN memberikan penjelasan secara terbuka sekaligus memastikan langkah penanganan yang jelas terhadap gangguan listrik yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Sementara itu Kepala ULP PLN Tenggarong, Dwi Haryadi menyampaikan keprihatinannya atas dampak pemadaman listrik yang dirasakan masyarakat.
Ia menjelaskan, gangguan pasokan listrik tersebut disebabkan kerusakan mesin pada fasilitas yang disebutnya sebagai FPV.
Saat ini, proses perbaikan masih berlangsung dan fasilitas tersebut dikelola oleh pihak swasta.
“Masih dilakukan proses perbaikan, mesin tersebut dikelola oleh swasta,” jelas Dwi.
Ia menyebutkan, PLN telah mendorong agar perbaikan dapat segera diselesaikan sehingga pasokan listrik kembali normal.
Menurutnya, dampak gangguan tersebut tidak hanya dirasakan di Kukar, tetapi juga memengaruhi pelayanan listrik di sejumlah wilayah Kalimantan.
“Kami telah memastikan, pemadaman listrik bukan karena kekurangan bahan baku, yaitu batu bara, tetapi karena adanya kerusakan mesin,” tutupnya. (Riz)
