CIREBON, LINGKARKALTIM: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan perbaikan kualitas pelabuhan perikanan akan terus dilakukan seperti di negara-negara maju, untuk meningkatkan daya saing hasil perikanan serta menjaga keberlanjutan. Sebagai langkah awal, KKP tengah mengembangkan PPN Kejawanan di Cirebon, Jawa Barat menjadi bertaraf internasional, kemudian disusul PPN Pengambengan di Karangasem, Bali.
“Modeling seperti ini akan (terus) kita lakukan dalam membangun infrastruktur perikanan di Indonesia, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus juga tetap menjaga lingkungan menjadi lebih baik,” ujar Menteri Trenggono pada acara Groundbreaking Pengembangan PPN Kejawanan di Cirebon, Kamis (17/9).
Pengembangan PPN Kejawanan dan Pengambengan dilakukan setelah melalui kajian cukup panjang, termasuk melakukan bench-marking ke negara-negara maju, seperti Jepang, Australia dan sejumlah negara di Eropa. KKP juga sudah menghitung dampak ekonomi dari perbaikan pelabuhan perikanan, termasuk penyerapan jumlah tenaga kerja
Berdasarkan penghitungan, kolam labuh PPN Kejawan nantinya dapat menampung sekitar 500 kapal, meningkat signifikan dari yang sebelumnya hanya 241 kapal. Sedangkan produktivitas pendaratan ikan diproyeksikan melonjak sampai 32.000 ton per tahun dari yang semula 5.600 ton.
Penyerapan tenaga kerja juga akan bertambah mencapai 8.000 orang dari yang saat ini sekitar 2.900 pekerja. Sejalan dengan peningkatan produktivitas tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari aktivitas perikanan di pelabuhan ikut naik dari yang semula Rp15 miliar per tahun menjadi Rp53 miliar.
“Kami selalu menghitung dampaknya seperti apa, pengembangan yang dilakukan akan mampu menciptakan lapangan kerja berapa banyak, pertumbuhan ekonomi berapa, inilah yang akan kami picu,” tegas Menteri Trenggono.
Alasan lain yang menurut Menteri Trenggono menjadi pendorong perlunya pengembangan pelabuhan perikanan menjadi lebih modern adalah kualitas perikanan maupun suasana lingkungan yang diciptakan. Sekarang ini pelabuhan perikanan identik dengan kotor dan bau, sehingga perlu pembenahan menyeluruh untuk mengubah stigma tersebut.
Di PPN Kejawanan, nantinya akan dipisah antara zona bersih dan zona kotor. Di samping itu, aktivitas perikanan mulai dari tempat berlabuh kapal, pendaratan ikan, pengolahan, hingga pemasaran akan terintegrasi di satu kawasan, yang didukung oleh fasilitas layanan one stop service dan one stop solution bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Integrasi ini akan menjadikan PPN Kejawanan sebagai pusat bisnis hasil tangkapan ikan dan ekspor produk perikanan. Pengembangan PPN Kejawanan bahkan berpotensi mendongkrak citra pariwisata Cirebon.
“Ini bagi masyarakat Jabar adalah sebuah kebahagian, memiliki pelabuhan perikanan yang representatif di Cirebon, kota budaya yang memiliki berbagai aspek kewisataan, ada laut, keraton. Kami mendukung penuh pembangunan ini, dan kami siap melakukan pembangunan infrastruktur tambahan di sepanjang jalan dari gerbang tol sampai Pelabuhan Kejawanan,” ungkap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ikut menyaksikan dalam acara Groundbreaking Pengembangan PPN Kejawanan.
Sementara itu, Mulyadi, nelayan tradisional asal Desa Cangkol berharap pengembangan PPN Kejawanan akan berdampak pada kesejahteraan nelayan. Dengan adanya dermaga khusus nelayan tradisional berserta TPI, ikan-ikan hasil tangkapan nelayan menurutnya akan lebih mudah diserap oleh pembeli dengan harga lebih stabil.
“Harapan warga disini, anak-anak nelayan bisa ikut bekerja di pelabuhan. Karena kalau jadi nelayan juga, kadang tidak bisa melaut ketika cuaca sedang buruk. Sedangkan jadi pekerja kan tetap,” bebernya.
(Sumber: kkp.go.id)
