KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mempersiapkan skema bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa. Program ini akan menggunakan Dana Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKAB) sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses pendidikan yang merata.
Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor, mengatakan kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Rencana tersebut kini tengah difinalisasi melalui revisi Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur penggunaan BOSKAB.
“Dengan revisi regulasi ini, pembelian seragam dan perlengkapan sekolah bisa resmi dianggarkan,” ujarnya.
Program ini akan berlaku untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP, baik negeri maupun swasta. Untuk jenjang SD, anggaran bantuan diperkirakan mencapai Rp1,5 juta per siswa, sementara untuk jenjang lainnya jumlahnya akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Bantuan tersebut akan mencakup paket perlengkapan sekolah yang cukup lengkap. Isinya antara lain seragam merah putih, pakaian olahraga, seragam pramuka lengkap dengan atribut, dua pasang kaus kaki, sepatu, tas, dan alat tulis. Thauhid berharap seluruh siswa penerima bisa mendapatkan perlengkapan standar tanpa ada beban biaya tambahan dari pihak orang tua.
Meski demikian, pelaksanaan program ini sempat memunculkan kebingungan. Beberapa sekolah menerima surat edaran sebelum petunjuk teknis (juknis) resmi diterbitkan. Hal ini memicu pertanyaan dari guru dan orang tua terkait prosedur pembelian dan distribusi perlengkapan.
Menanggapi hal tersebut, Thauhid menegaskan bahwa surat edaran tersebut tidak bisa dijadikan dasar pelaksanaan program.
“Sekolah harus menunggu juknis resmi keluar. Jangan terburu-buru melakukan pembelian sebelum ada aturan yang jelas,” tegasnya.
Ia juga menepis kekhawatiran mengenai pungutan tambahan dari sekolah atau koperasi. Menurutnya, jika pembelian perlengkapan sekolah sudah dilakukan oleh orang tua, maka dana dapat diganti melalui BOSKAB, dengan catatan ada kuitansi resmi dan barang yang dibeli sesuai standar yang ditentukan Disdikbud.
Transparansi anggaran menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program ini. Thauhid mengingatkan sekolah agar tidak menaikkan harga dalam laporan pertanggungjawaban.
“Jangan sampai ada laporan harga celana dua juta rupiah. Itu jelas tidak masuk akal,” ujarnya sambil menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan ketat.
Dengan adanya bantuan ini, pemerintah daerah berharap dapat membantu meringankan biaya pendidikan sekaligus memastikan semua siswa memiliki perlengkapan yang layak. Thauhid menambahkan, pihaknya akan segera mengeluarkan juknis resmi agar pelaksanaan program bisa berjalan sesuai rencana.
“Sabar saja, juknisnya akan segera kami keluarkan. Harapannya kebijakan ini dipahami dengan benar agar berjalan lancar,” pungkasnya.(IDN/ADV)
