KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tetap berjalan normal meski muncul kasus hukum yang menyeret mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Handayana.
Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa persoalan hukum yang terjadi di tingkat pusat tidak akan mengganggu operasional program yang saat ini telah berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para pelajar di Kukar.
Ia mengungkapkan, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan BGN, terutama jajaran yang berada di Kaltim, hingga saat ini tetap berlangsung dengan baik.
“Ini kan kasuistik ya kalau menurut kami. Jadi kasus yang terjadi tidak serta-merta mempengaruhi pelaksanaan program di daerah,” tegas dia, Sabtu (6/6/2026) malam.
Ia menjelaskan, perhatian utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan seluruh dapur MBG yang beroperasi di Kukar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada para penerima manfaat.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan bergizi kepada siswa, tetapi juga dari kualitas layanan dan ketepatan sasaran yang diberikan.
“Kami tetap mengawal bagaimana proses dan bagaimana dapur-dapur MBG yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa-siswi kita,” kata Aulia.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak usia sekolah sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia.
Di berbagai daerah, termasuk Kukar, program tersebut mulai menunjukkan dampak positif karena memberikan akses makanan bergizi secara rutin kepada peserta didik.
Selain manfaat langsung bagi siswa, dia menilai MBG juga memberikan efek ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di sekitar lokasi dapur umum atau dapur penyedia makanan.
Keberadaan dapur MBG menciptakan rantai ekonomi baru yang melibatkan berbagai pelaku usaha lokal, mulai dari pemasok bahan pangan, petani, peternak, hingga tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi makanan.
“Secara manfaat, program ini sangat memberikan dampak yang luar biasa di tingkat grassroot. Bagaimana perputaran ekonomi yang terjadi di sekitar dapur MBG, itu yang juga kita lihat,” sebutnya.
Baginya, efek berganda tersebut menjadi salah satu alasan penting mengapa program harus terus dijaga keberlangsungannya, terlepas dari persoalan hukum yang terjadi di tingkat pusat.
Dengan semakin banyaknya dapur MBG yang beroperasi, peluang ekonomi masyarakat lokal juga semakin terbuka, terutama bagi pelaku usaha kecil yang menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan program.
Di sisi lain, pemerintah daerah melihat manfaat program secara langsung dirasakan oleh para siswa yang menjadi penerima layanan.
Akses terhadap makanan bergizi berperan penting dalam mendukung kesehatan, konsentrasi belajar, dan kualitas pendidikan anak-anak di sekolah.
“Bagaimana manfaat yang dirasakan oleh anak-anak kita, para siswa-siswi yang merasakan manfaat dari MBG ini sendiri, itu yang menjadi perhatian kami,” tutur dia.
Oleh karena itu, Pemkab Kukar menempatkan keberlangsungan layanan kepada siswa sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program.
Ia memastikan operasional program di daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Dia meyakini mekanisme yang telah berjalan di lapangan cukup kuat untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Kalau menurut hemat kami, secara operasional di lapangan ini insya Allah tidak akan terganggu,” tutup Aulia. (ASR)
