KUKAR, LINGKARKALTIM: Angka putus sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 11.400 jiwa.
Berdasarkan data tersebut, angka putus sekolah tertinggi di Kecamatan Muara Kaman, Samboja, Tenggarong dan lainnya.
Ketua RT 10 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Jamilah mengatakan, di wilayah ini ada sekitar 6-7 anak-anak yang tidak sekolah. Sebagian dari anak-anak tersebut masih ada yang menginginkan lanjut sekolah, tapi terkendala oleh ekonomi.
“Untuk penyebab lainnya tidak mau sekolah diantaranya, faktor lingkungan sekitar hingga ketidaksanggupan orangtua mengantarkan anaknya sekolah,” kata Jamilah pada Lingkarkaltim, di Tenggarong, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, status putus sekolah ini menjadi perhatian serius. Pasalnya, sektor pendidikan ini sangat penting dan utama dalam bersaing dengan Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya.
Dalam hal ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan, untuk dapat menekan angka putus sekolah.
“Kami berharap, pemerintah daerah memiliki solusi bagi anak yang putus sekolah. Sehingga Kabupaten Kukar ini memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal & Informal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar Lucy Yulidasari menjelaskan, dalam penanganan kasus putus sekolah ini diperlukan kerjasama lintas sektoral, terlebih dengan pemerintah desa atau Kelurahan.
Angka tersebut menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah, untuk segera menekan kasus putus sekolah. Pasalnya, sektor pendidikan ini sangat penting bagi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Karena yang mengetahui warga Putus Sekolah ini dari RT, sehingga sangat diperlukan peran Pemerintah Desa dan Kelurahan,” jelas Lucy Yulidasari.
Adapun upaya pemerintah daerah untuk menekan angka putus sekolah ialah, melalui program kesetaraan atau kejar paket A, paket B dan paket C.
“Yang sudah mengikuti program ini ada sekitar 4000 jiwa, baik itu kategori Paket A-C dari usia muda hingga dewasa,” ujarnya.
Adapun yang menjadi faktor utama terhadap kasus putus sekolah ini ialah, faktor lingkungan sosial, ekonomi dan pekerjaan orangtua dan lainnya.
“Kami berharap, bagi warga yang merasa putus sekolah bisa mengikuti program kesetaraan,” pungkasnya. (Kik)
