KUKAR, LINGKARKALTIM : Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kukar meminta kepada pemerintah daerah Kukar, untuk mencari dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah saat ini masih bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas dari pemerintah pusat.
Anggota Fraksi PAN DPRD Kukar Syarifuddin mengatakan, dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi tumpuan bagi daerah. Untuk itu, pemerintah daerah harus memiliki langkah konkret terlebih dalam memaksimalkan PAD, agar tak bergantung pada dana transfer.
“Peningkatan PAD ini harus berjalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, perluasan kegiatan usaha, investasi, sektor pertanian, perkebunan hingga UMKM,” kata Syarifuddin pada Lingkarkaltim, di DPRD Kukar, Sabtu (3/10/2026).
Menurutnya, masih banyak potensi untuk memaksimalkan PAD, termasuk dari sektor perpajakan. Seharusnya pemerintah daerah bisa melakukan identifikasi terhadap jumlah wajib pajak hingga kepatuhan bayar pajak.
“Kami berharap, Pendapatan Daerah terus meningkat. Agar dampaknya juga bisa dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu Kabid Pendaftaraan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar Hasna Badahu menjelaskan, kepatuhan masyarakat dalam melapor dan membayar pajak semakin membaik.
“Masyarakat saat ini sebagian besar telah sadar terhadap laporan dan pembayaran pajak. Pajak itu juga nantinya dinikmati oleh masyarakat,” jelas Hasna Badahu.
Dalam hal ini, pihaknya juga mempermudah terhadap proses pembayaran pajak. Masyarakat bisa membayar secara online melalui DG Bankaltimtara, kantor pos dan lainnya.
“Kita terus memudahkan layanan masyarakat, agar tingkat pendapatan dari sektor pajak bisa maksimal,” pungkasnya. (riz)
