KUKAR, LINGKARKALTIM: Keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sektor pertanian.
Namun, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar memastikan kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Kepala Distanak Kukar, Muhammad Rifani mengatakan bahwa keterbatasan anggaran memang menjadi persoalan yang dihadapi hampir seluruh daerah.
Karena itu, pihaknya harus lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif.
“Kalau bicara anggaran mungkin semua daerah ada keterbatasan fiskal. Tapi di Dinas Pertanian kita harus kreatif. Sumber anggaran itu paling tidak ada empat, anggaran kabupaten, provinsi, pusat, dan anggaran lainnya,” kata dia, Rabu (19/8/2026).
Menurutbya, ketika kemampuan anggaran kabupaten dan provinsi mengalami keterbatasan, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan dukungan dari pemerintah pusat.
Salah satu peluang yang masih terbuka adalah program bantuan dari Kementerian Pertanian, terutama untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya.
“Untuk pengadaan-pengadaan alsin, di pusat masih pintunya masih terbuka. Begitu juga dengan benih dan sebagainya,” ujar Rifani.
Dia menilai, keterbatasan fiskal seharusnya tidak otomatis berujung pada penurunan pembangunan pertanian.
Sebab, program pertanian dapat dibiayai melalui berbagai skema dan sumber anggaran yang tersedia.
Ia menekankan pentingnya peran perangkat daerah untuk aktif melakukan komunikasi dengan kementerian maupun lembaga vertikal agar kebutuhan petani di Kukar dapat diakomodasi melalui program pemerintah pusat.
“Bagi kami di pertanian tidak ada yang namanya penurunan fiskal, menurun juga pembangunan pertanian kita, karena sumbernya masih ada yang bisa kita optimalkan,” tegasnya.
Rifani menyebut, pola tersebut membutuhkan inisiatif dari jajaran Distanak Kukar, terutama dalam mengidentifikasi kebutuhan petani dan mengemasnya menjadi usulan yang dapat disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Kita di dinas yang harus kreatif, harus punya inisiatif untuk melakukan pendekatan-pendekatan ke instansi-instansi vertikal tersebut,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Nazyarudin mengatakan salah satu bentuk optimalisasi dukungan pemerintah pusat dilakukan melalui penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian.
“Bantuan alsintan merupakan program pemerintah yang saat ini kita realisasikan. Ini merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar dia.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani yang telah memenuhi persyaratan dan mengajukan kebutuhan melalui mekanisme yang ditetapkan.
Dia menjelaskan, keberadaan alsintan dapat membantu petani dalam berbagai tahapan kegiatan pertanian.
Selain mempercepat pekerjaan, penggunaan alat pertanian juga dapat meningkatkan efisiensi tenaga dan waktu.
“Bagi kelompok tani yang sudah mendapatkan, diharapkan dapat bermanfaat dan sangat membantu dalam pengelolaan prapanen maupun pascapanen,” tutur Nazyarudin.
Dia menerangkan, bantuan yang disalurkan bukan sekadar program yang ditentukan sepihak oleh Distanak Kukar.
Kebutuhan tersebut berasal dari aspirasi kelompok tani yang kemudian dihimpun dan diusulkan kepada Kementerian Pertanian.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah daerah berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan serta menyusun usulan agar dapat diteruskan ke pemerintah pusat.
“Kalau usulan anggaran kita, bukan masuk dari top-down dinas. Ini adalah usulan dari aspirasi para petani yang kita usulkan langsung ke kementerian,” terangnya.
Nazyarudin mengungkapkan, pola tersebut menjadi salah satu cara Distanak Kukar mempertahankan dukungan kepada petani ketika ruang fiskal pemerintah daerah terbatas.
Selain alsintan, pemerintah juga terus mengupayakan dukungan berupa benih dan sarana produksi pertanian lainnya melalui program pemerintah pusat.
Dengan demikian, keterbatasan APBD tidak serta-merta menghentikan intervensi pemerintah terhadap sektor yang menjadi salah satu penopang ekonomi dan ketahanan pangan daerah.
“Jadi bagi kami di pertanian tidak ada yang namanya penurunan fiskal itu menurun juga pembangunan pertanian kita, karena sumbernya masih ada yang bisa kita optimalkan,” pungkas dia. (ASR)
