KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat menangani kekosongan tenaga dokter umum di kawasan hulu, khususnya di Kecamatan Tabang dan Muara Wis.
Kepala Dinkes Kukar, Ismi Mufiddah, membenarkan belum adanya dokter umum definitif di dua wilayah tersebut.
“Untuk penanganan dokter umum di Desa Ritan sudah ada. Dokter yang bersangkutan saat ini juga membantu pelayanan di Kecamatan Tabang. Namun secara definitif, posisi di Kecamatan Tabang dan Muara Wis masih kosong,” ujar Ismi.
Sebagai solusi jangka pendek, Dinkes Kukar menyiapkan mekanisme Penugasan Khusus. Langkah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Regulasi daerah penunjang kini tengah disusun agar penempatan tenaga medis memiliki payung hukum yang kuat.
Dinkes Kukar aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengusulkan tambahan tenaga medis. Dari sisi pembiayaan, Standar Satuan Harga (SSH) untuk program ini telah diakomodasi dan alokasi anggarannya diusulkan dalam APBD Perubahan 2026.
Tak hanya solusi jangka pendek, Dinkes Kukar juga menyiapkan strategi jangka panjang melalui program Beasiswa Tematik. Program ini membiayai putra-putri daerah yang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran, dengan komitmen kembali mengabdi di daerah asal setelah lulus.
“Kuliah kedokteran butuh waktu sekitar enam tahun. Melalui Beasiswa Tematik ini, mereka yang terpilih wajib kembali dan mengabdi di wilayah sasaran setelah lulus,” tegas Ismi.
Kondisi kekosongan dokter di Kecamatan Tabang diakui langsung oleh Kepala Puskesmas Ritan Baru sekaligus Plt Kepala Puskesmas Tabang, Edy. Menurutnya, Puskesmas Tabang mengalami kekosongan dokter sejak Oktober 2025.
“Kalau melihat jumlah penduduk, ketersediaan tenaga medis memang masih sangat kurang. Saat ini dokter umum dan dokter gigi di Tabang belum ada,” kata Edy, Kamis (23/7/2026).
Untuk menjaga pelayanan kesehatan tetap berjalan, Puskesmas Tabang mengandalkan kolaborasi antara 7 orang perawat dan 9 orang bidan. Layanan Unit Gawat Darurat (UGD) juga dipastikan tetap siaga selama 24 jam.
“Masyarakat saat ini tidak terlalu milih-milih, yang penting ada petugas kesehatan dan mendapatkan layanan medis atau obat. Kami memaksimalkan potensi SDM yang ada agar pelayanan tetap aman,” jelasnya.
Edy menambahkan, data kekosongan tenaga kesehatan di Puskesmas Tabang selalu diperbarui pada sistem aplikasi Kemenkes.
Minimnya minat dokter bertugas di wilayah terpencil serta kurangnya sebagian putra daerah untuk kembali menjadi tantangan utama.
Ia berharap adanya langkah nyata dan pemerataan tenaga medis secara berkesinambungan.
“Harapannya dari segi tenaga medis dipenuhi baik dari Pemkab Kukar, Pemerintah Provinsi Kaltim, hingga Pemerintah Pusat,” tutupnya. (Dil)
