KUKAR, LINGKARKALTIM: Memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis bagi masyarakat. Layanan gratis kali ini berfokus pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
Penyuluh KB Kukar, Murni, menjelaskan bahwa momentum Harganas ini sengaja dimanfaatkan untuk menggenjot capaian MKJP seperti pemasangan dan bongkar pasang Intrauterine Device (IUD) serta implan.
“Untuk suntik dan pil bisa dilayani di hari lain. Momentum hari ini khusus untuk MKJP karena efektivitasnya yang jangka panjang,” ujar Murni saat ditemui di lokasi pelayanan, Sabtu (4/7/2026).
Pelayanan yang dimulai sejak pukul 08.00 WITA ini disambut antusias oleh warga. Murni menegaskan pihak panitia berkomitmen menyisir seluruh warga yang datang.
“Kami tetap menunggu sampai semua akseptor (peserta KB) yang datang habis terlayani,” tambahnya.
Hingga siang hari, tercatat sudah ada lebih dari 20 warga yang mendapatkan pelayanan. Menurut Murni, pilihan kontrasepsi hari ini cukup berimbang, meski pemasangan implan tampak sedikit lebih mendominasi.
Informasi mengenai program gratis ini disebarluaskan secara masif melalui kader Institusi Masyarakat Kedesaan (IMK) yang tersebar di setiap kelurahan dan desa, lalu diteruskan ke grup-grup RT. Alur pendaftarannya pun terbilang mudah, warga cukup mendaftarkan diri ke puskesmas setempat.
Murni berharap ke depannya semakin banyak Pasangan Usia Subur (PUS) di Indonesia, khususnya di Kukar, yang beralih ke MKJP.
“Menggunakan MKJP itu tidak repot dan tidak perlu bolak-balik. Contohnya IUD bisa bertahan 8 sampai 10 tahun, sedangkan implan sampai 3 tahun. Semoga ke depan peminatnya bisa jauh lebih banyak lagi,” harapnya.
Manfaat dari program gratis ini dirasakan langsung oleh Yuni Astuti, salah seorang warga yang juga merupakan kader IMK. Yuni datang untuk melakukan bongkar pasang implan karena masa berlakunya yang sudah habis.
“Dapat info dari sesama kader. Kebetulan bulan ini memang sudah waktunya lepas setelah tiga tahun pemakaian,” kata Yuni.
Bagi Yuni, ini merupakan kali kedua dirinya memanfaatkan fasilitas pelayanan KB gratis dari pemerintah. Sebelumnya, ia pernah mengikuti pelayanan serupa yang digelar di stadion.
Yuni mengaku program ini sangat meringankan beban ekonomi masyarakat. Pasalnya, jika melakukan bongkar pasang kontrasepsi secara mandiri di fasilitas kesehatan komersial, biayanya relatif cukup besar.
“Saya kemarin tanya di puskesmas, biaya bongkar pasang itu sekitar Rp300 ribu. Rinciannya Rp200 ribu untuk pasang dan Rp100 ribu untuk bongkar. Jadi, kalau ada pelayanan gratis seperti ini, otomatis sangat membantu kami,” pungkas Yuni. (Dil)
