KUKAR, LINGKARKALTIM: Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr Aulia Rahman Basri memastikan anggaran Program RT-KU Terbaik tetap aman dan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam upaya memperkuat pembangunan berbasis masyarakat di tingkat rukun tetangga (RT).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah berkomitmen bahwa program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tidak akan terganggu meskipun pemerintah sedang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Sudah aman kok. Pokoknya dana itu yang untuk sosial kemasyarakatan, untuk masyarakat itu semua aman,” tegas dia.
Ia menjelaskan, program RT-KU Terbaik merupakan salah satu kebijakan yang dirancang untuk memperkuat peran RT sebagai ujung tombak pelayanan dan pembangunan di lingkungan masyarakat.
Melalui dukungan anggaran sebesar Rp150 juta per RT, pemerintah daerah ingin berbagai kebutuhan sosial kemasyarakatan dapat ditangani lebih cepat dan tepat sasaran sesuai kondisi di masing-masing wilayah.
Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, program ini juga untuk memperkuat kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas lingkungan yang menjadi kebutuhan warga di tingkat paling bawah.
Meski dana telah dipastikan tersedia, Pemkab Kukar tidak ingin pelaksanaan program dilakukan secara tergesa-gesa.
Pihaknya saat ini tengah menyempurnakan seluruh instrumen pendukung agar penggunaan anggaran dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dia berharap keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga sistem pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian yang kuat.
“RT-KU Terbaik itu implementasinya dana program Rp150 juta per RT untuk penguatan sosial kemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya tentunya ada dananya, ada pelaksananya, ada instrumen untuk mengawasi pelaksanaannya, ada instrumen untuk pengendaliannya,” ujar Aulia.
Dalam skema yang disiapkan pemerintah daerah, lanjut dia, pengawasan pelaksanaan program akan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tingkat desa serta Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal pemerintah.
Sementara itu, fungsi pengendalian akan diperkuat melalui kehadiran tenaga pendamping yang tergabung dalam program Pendekar Terbaik ukar.
Ia menyebut bahwa keberadaan Pendekar menjadi elemen penting untuk memastikan penggunaan anggaran di tingkat RT berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program.
“Nah, Pendekar ini kan instrumen kita untuk mengendalikan program ini. Kalau pengawasannya itu berada di BPD dan berada di inspektorat kita,” katanya.
Aulia mengatakan saat ini juga tengah menuntaskan pembentukan struktur pendamping program mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan.
Ia mengungkapkan bahwa proses perekrutan tenaga ahli tingkat kabupaten telah dilakukan.
Selanjutnya, pemerintah akan merekrut Pendekar yang bertugas mendampingi desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pengendalian program di lapangan.
Mereka nantinya akan memastikan setiap penggunaan dana RT-KU Terbaik sesuai dengan perencanaan, kebutuhan masyarakat, dan aturan yang berlaku.
“Instrumen regulasi hukumnya sudah selesai, sekarang instrumen implementasi teknisnya. Kemarin saya dilaporkan sudah merekrut tenaga ahli tingkat kabupaten. Nanti Pendekar pendamping desa dan kelurahan di tingkat desa dan kelurahan itu yang akan kita rekrut untuk mengendalikan pembiayaan-pembiayaan yang kita turunkan di Rp150 juta per RT,” jelas dia.
Ia mengatakan, keberadaan tenaga pendamping ini penting mengingat nilai anggaran yang cukup besar dan tersebar hingga ratusan RT di seluruh wilayah Kukar.
Dengan sistem pendampingan yang kuat, pemerintah daerah berharap potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan dapat diminimalkan sejak awal.
Dia optimistis bahwa program RT-KU Terbaik dapat menjadi instrumen efektif dalam mempercepat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Untuk launching-nya sendiri kita target sebelum tanggal 23,” tutupnya. (ASR)
