KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) akan menggelar kegiatan nikah massal pada 29 April 2026 di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kukar.
Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri menjelaskan bahwa program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang belum memiliki dokumen pernikahan resmi.
kegiatan ini tidak hanya diperuntukkan bagi pasangan yang akan menikah, tetapi juga bagi mereka yang selama ini menjalani pernikahan secara siri atau belum memiliki legalitas yang jelas.
“Jumlahnya sekitar 62 pasangan, tapi yang benar-benar nikah baru hanya tiga pasang. Selebihnya itu pasangan yang selama ini menikah di bawah tangan atau belum memiliki kelengkapan administrasi,” jelas dia, Selasa (28/4/2026).
Ia menerangkan, kebutuhan masyarakat terhadap legalisasi pernikahan jauh lebih besar dibandingkan sekadar pelaksanaan nikah massal biasa.
Hal itu pun menjadi dasar Pemkab Kukar untuk memprioritaskan pasangan yang belum memiliki kepastian hukum dalam status pernikahannya.
“Awalnya kita ingin seperti nikah massal pada umumnya, tapi ternyata kebutuhan di lapangan lebih banyak untuk legalisasi pernikahan,” terang Aulia.
Dia mengungkapkan, kegiatan ini tidak membebani anggaran daerah karena sepenuhnya didukung oleh pihak swasta.
Sejumlah perusahaan di Kukar turut berpartisipasi dalam pembiayaan program tersebut sebagai bentuk kepedulian sosial.
“Alhamdulillah, kegiatan ini tidak menggunakan APBD. Teman-teman perusahaan menyambut baik dan ikut membantu pembiayaannya,” katanya.
Aulia mengatakan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program ini juga cukup tinggi.
Hingga saat ini, tercatat lebih dari 200 pasangan telah masuk dalam daftar tunggu untuk mengikuti nikah massal.
Pemkab Kukar pun berencana melaksanakan kegiatan serupa secara bertahap agar seluruh masyarakat yang membutuhkan dapat terfasilitasi.
“Yang sudah masuk daftar tunggu sekitar 200 lebih pasangan. Nanti akan kita laksanakan secara bertahap,” tutup dia. (ASR)
