BERAU, LINGKARKALTIM: Kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Berau menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bukan hanya soal pemenuhan gizi, variasi menu hingga porsi makanan yang disajikan kepada anak-anak juga diminta tidak asal-asalan.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, bahkan mengingatkan agar program MBG tidak dijadikan ladang bisnis oleh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Tujuan utama program tersebut adalah memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi dengan kualitas terbaik,” terangnya.
Ia menilai, makanan yang disajikan seadanya justru berpotensi tidak diminati anak-anak. Akibatnya, makanan yang seharusnya dikonsumsi bisa terbuang sia-sia. “Porsinya itu jangan terlalu sedikit. Kemudian menu-menunya yang menarik, karena kita mengedepankan anak-anak bangsa. Tentu semuanya harus diberikan makanan yang terbaik,” tegas Sri Juniarsih.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian di tengah rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memperketat pengawasan pelaksanaan program MBG. Sebanyak 14 SPPG yang saat ini aktif beroperasi akan menjalani verifikasi ulang.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI. Pemkab Berau akan mengoptimalkan kembali fungsi pengawasan melalui Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Program MBG.
Ketua Tim Satgas Penyelenggaraan Program MBG Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengatakan tim satgas sebenarnya telah dibentuk sejak tahun lalu.
Tugasnya melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.
Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat SPPG yang telah beroperasi meskipun pemenuhan persyaratan administrasinya perlu dipastikan kembali.“Agenda ini akan dilakukan bertahap,” ujarnya.
Saat ini, terdapat 17 SPPG di Kabupaten Berau. Dari jumlah tersebut, 14 sudah beroperasi, sedangkan tiga lainnya belum menjalankan pelayanan.
Selain persoalan administrasi, pemanfaatan fasilitas SPPG juga menjadi perhatian. Bupati mengungkapkan, terdapat dua lokasi yang fasilitasnya telah dibangun, tetapi belum dimanfaatkan, yakni di kawasan Limunjan, Sambaliung, dan Perumahan Korpri.“Ini perlu ditinjau ulang,” katanya.
Sri Juniarsih meminta seluruh pengelola SPPG tidak hanya memperhatikan proses penyediaan makanan, tetapi juga memastikan kualitas bahan pangan, kebersihan peralatan makan, serta variasi menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Ia juga menyoroti masih adanya menu MBG yang dinilai belum sesuai harapan. Karena itu, evaluasi perlu dilakukan agar makanan yang disajikan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai dengan porsi masing-masing penerima manfaat.
Menurutnya, jangan sampai makanan yang diberikan justru tidak dikonsumsi anak-anak karena menu yang kurang menarik atau porsinya tidak sesuai. “Ketika mereka dikasih makan seadanya, mereka enggak mau makan. Nah, itu jadinya banyak makanan yang mubazir. Itu tadi, kita mengedepankan gerakan tolak boros makanan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Bupati juga mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam Berau, khususnya hasil laut, untuk mendukung penyediaan bahan pangan bergizi. Dengan kekayaan laut yang dimiliki, ia berharap menu MBG dapat lebih bervariasi dan memiliki kualitas yang baik.
Ia turut meminta Dinas Pangan dan instansi terkait menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Pihak sekolah pun diminta ikut bertanggung jawab memperhatikan makanan yang diterima dan dikonsumsi para siswa.
Sri Juniarsih berharap seluruh pihak tidak sekadar menjalankan program MBG sebagai rutinitas pembagian makanan. Lebih dari itu, setiap makanan yang disajikan harus benar-benar memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak-anak.
Sebab, keberhasilan program MBG bukan hanya tentang makanan yang sampai ke sekolah, tetapi juga tentang kualitas gizi dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh para penerima. (Riel/Prokopim/Advetorial)
