SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Pemkot Samarinda mematangkan rencana pengoperasian moda transportasi publik modern berbasis skema Buy the Service (BTS) yang ditargetkan resmi meluncur pada 1 April 2027. Pada tahap awal implementasi, sistem angkutan massal jalan raya ini dirancang untuk melayani dua koridor utama perkotaan.
Perencanaan trayek tersebut menghubungkan kawasan bisnis pusat menuju simpul transportasi utara dan selatan, yakni rute Terminal Pasar Pagi – Terminal Lempake serta Terminal Samarinda Seberang – Terminal Lempake.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengonfirmasi penetapan dua koridor utama tersebut merupakan hasil akhir dari dokumen studi perencanaan yang dikaji bersama Kementerian Perhubungan.
“Yang sementara terpilih adalah trayek 1A dan 1B, dari Terminal Pasar Pagi atau Terminal Samarinda Seberang menuju Terminal Lempake,” papar Manalu usai menghadiri rapat evaluasi perencanaan transportasi di Kantor BPKAD Samarinda, Senin (2/11/2026).
Untuk menopang mobilitas warga di dua lintasan tersebut, Dishub Samarinda menyiagakan total 16 unit armada. Setiap koridor akan disokong oleh tujuh unit kendaraan operasional aktif serta satu unit armada cadangan.
Mengenai aspek pembiayaan operasional yang disokong anggaran Kementerian Perhubungan, Manalu menjelaskan besaran nilai Rupiah per kilometer saat ini masih dalam kalkulasi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Pemilihan jenis bahan bakar minyak (BBM) antara subsidi atau nonsubsidi menjadi variabel utama penentu efisiensi anggaran daerah maupun pusat.
“Kalau menggunakan nonsubsidi, rupiah per kilometernya pasti lebih mahal. Tetapi kalau menggunakan Biosolar atau BBM bersubsidi, rupiah per kilometernya bisa kita tekan,” tambahnya.
Di samping pemenuhan infrastruktur jalan seperti marka bus stop darurat sebagai bentuk penyesuaian efisiensi anggaran pengganti halte fisik Pemkot Samarinda juga menyiapkan regulasi pendukung demi mendorong perubahan budaya transportasi publik.
Strategi tersebut meliputi penataan ulang kantong parkir on-street di koridor utama, wacana pemberlakuan sistem ganjil-genap, hingga kewajiban pembiasaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Samarinda sebagai pelopor pengguna angkutan publik.
“Kita mulai pendorongan ini dari ASN terlebih dahulu. Kenapa dari ASN? Supaya pegawai pemerintah yang memberi contoh nyata kepada masyarakat luas,” tutup Manalu. (dev)
