SAMARINDA, LINGKARKALTIM: DPRD Samarinda mendorong organisasi kepemudaan dan aktivis mahasiswa untuk tidak hanya menyuarakan aspirasi di jalanan, melainkan juga mengimbanginya dengan ruang-ruang diskusi akademis yang konstruktif.
Pesan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, saat menjadi narasumber dalam forum talkshow bertajuk “Beda Suara, Satu Tujuan: Merajut Kolaborasi Golongan Tua dan Golongan Muda Tanpa Sekat” yang diinisiasi oleh HMI FKIP di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Samarinda, Jumat (30/10/2026).
Helmi mengapresiasi inisiatif kritis kelompok muda yang dinilainya tetap konsisten mengawal arah pembangunan daerah. Menurutnya, parlemen selalu terbuka untuk menerima ide dan masukan dari generasi muda demi kemajuan Kota Tepian.
“Apa aspirasi yang selama ini disampaikan kawan-kawan lewat jalanan itu juga diselaraskan dengan diskusi-diskusi yang membangun. Kami di DPRD memberi ruang luas kepada kawan-kawan mahasiswa untuk berdialog, baik datang langsung ke kantor, lewat forum seperti ini, atau sekadar mendiskusikan pembangunan di warung kopi,” ujar Helmi usai kegiatan.
Ia menambahkan, DPRD Kota Samarinda telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepemudaan sebagai payung hukum untuk menjamin ruang kreasi, pembinaan, serta penganggaran kegiatan kepemudaan di Samarinda agar dapat terintegrasi secara berkelanjutan.
Di samping ruang wacana publik dan aksi sosial, Helmi juga menyoroti tantangan nyata yang dihadapi para lulusan perguruan tinggi saat memasuki dunia kerja di era modern. Ia mengingatkan bahwa kepemilikan ijazah akademis semata tidak lagi menjadi jaminan utama untuk menembus pasar kerja yang kian kompetitif.
Guna menjawab tantangan tersebut, ia mendorong organisasi kemahasiswaan seperti HMI untuk bertransformasi dan responsif dengan membangun sinergi bersama instansi pemerintah, perbankan, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menyelenggarakan pelatihan kecakapan kerja (hard skill dan soft skill).
“Sekarang eranya sudah berbeda, mengantongi ijazah saja tidak cukup. Generasi muda harus punya keahlian. Maka kami dorong teman-teman mahasiswa menggandeng perbankan atau BUMN untuk mengadakan pelatihan keahlian,” tegasnya.
Helmi optimistis, kolaborasi antara pemikiran kritis generasi muda, perlindungan regulasi daerah, serta penguasaan keterampilan praktis akan menjadi modal kuat bagi sarjana baru untuk mandiri, berkreasi, dan terserap dengan cepat di dunia kerja.
“Dengan memiliki skill di samping ijazah, itu jadi modal utama ketika selesai kuliah untuk memudahkan mencari pekerjaan ataupun membuka lapangan usaha baru,” pungkas Helmi. (dev)
