KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong penguatan budaya literasi di lingkungan pemerintahan. Salah satu upayanya dengan membina dan memfasilitasi pembentukan perpustakaan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Diarpus Kukar, M. Ridha Darmawan, mengatakan saat ini sudah terdapat 16 perpustakaan OPD yang terbentuk. Namun, jumlah tersebut masih akan terus ditingkatkan agar seluruh 59 OPD di lingkungan Pemkab Kukar memiliki perpustakaan.
“Ini masih kami kejar ke 59 OPD. Harus ada semua dan ada kegiatan-kegiatan juga. Kami diskusikan apa yang harus dilakukan karena ini berkaitan dengan peningkatan indeks literasi masyarakat,” ungkap Ridha, Jumat (30/10/2026).
Menurutnya, pembinaan tidak hanya menyasar perpustakaan OPD, tetapi juga perpustakaan sekolah dan desa.
Sementara itu, Sekretaris DPMPTSP Kukar, Sri Ridayani, menyampaikan bahwa Mal Pelayanan Publik (MPP) Kukar tidak hanya menghadirkan layanan administrasi dari berbagai instansi, tetapi juga dilengkapi fasilitas penunjang bagi masyarakat.
Saat ini, MPP Kukar menyediakan sekitar 28 jenis layanan dari berbagai instansi dan lembaga. Di antaranya kepolisian, Samsat, perbankan, Kementerian Agama, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta sejumlah instansi lainnya.
“Fasilitas kami di MPP selain ada pelayanan, pengunjung juga difasilitasi pelaminan gratis untuk yang ingin melaksanakan nikah di MPP. Ada colokan untuk mengisi daya ponsel, komputer untuk mengetik atau mencetak dokumen, serta perpustakaan pojok atau Pojok Baca Digital (POCADI),” jelas Sri.
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat saat mengakses pelayanan publik. POCADI juga menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan bahan bacaan kepada pengunjung.
Melalui pembinaan perpustakaan di lingkungan OPD serta penyediaan fasilitas literasi di ruang pelayanan publik, upaya meningkatkan budaya membaca di Kukar diharapkan semakin meluas dan dapat dirasakan masyarakat. (Adv/dil)
