GUBERNUR Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memperkuat sinergi dengan industri hulu minyak dan gas bumi (migas) guna mendukung peningkatan produksi dan mewujudkan swasembada energi nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Rudy saat menjadi keynote speaker pada Upstream Oil & Gas Executive Meeting Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Tahun 2026 di Hotel Pullman Bandung Grand Central, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Kalimantan dan Sulawesi tersebut mengusung tema “Sinergitas Industri Hulu Migas & Pemangku Kepentingan Daerah Menuju Swasembada Energi”.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Rudy juga menerima penghargaan atas dukungan dan kolaborasi dalam pengembangan industri hulu migas di Kalimantan Timur. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas peran pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran kegiatan usaha hulu migas.
Dalam sambutannya, Rudy Mas’ud menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang kuat antara pelaku industri hulu migas, KKKS, dan pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan. Menurutnya, sinergi antarpihak menjadi faktor penting untuk mendorong peningkatan produksi migas sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
“Pertama, kita wajib membangun sinergisitas antara kegiatan usaha hulu migas dengan KKKS serta pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan, agar kita bisa mencapai swasembada energi,” ujarnya.
Gubernur Rudy mengungkapkan, target produksi minyak nasional pada 2026 mencapai 610 ribu barel per hari. Angka tersebut diharapkan terus meningkat hingga mencapai 1 juta barel per hari pada 2028–2029.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen mendukung program pemerintah pusat, terutama dalam memfasilitasi perizinan dan penyediaan kebutuhan lahan untuk kegiatan eksplorasi migas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, mendukung sepenuhnya program pemerintah pusat, terutama terkait perizinan dan area lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan eksplorasi,” tegasnya.
Meski demikian, Rudy Mas’ud mengingatkan bahwa pengembangan industri hulu migas tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Aktivitas industri tersebut juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar wilayah operasi.
Ia berharap kegiatan operasional KKKS mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
“Yang tidak kalah penting, kami berharap kegiatan KKKS memberikan dampak yang sangat signifikan, terutama bagi masyarakat setempat. Kami juga berharap pengelolaan sumber daya daerah dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” katanya.
Menurutnya, kekayaan sumber daya migas Kaltim harus dikelola secara optimal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan eksplorasi dan produksi migas tidak hanya mendukung kebutuhan energi nasional, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Melalui penguatan kolaborasi antara Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten dan kota, SKK Migas, serta KKKS, pengembangan industri hulu migas di Kaltim diharapkan semakin optimal.
Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian target produksi nasional sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat berkelanjutan bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat.(lk)
