KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemkab Kukar bergerak cepat menangani dampak kekeringan yang mulai mengancam lahan pertanian di sejumlah wilayah melalui satuan tugas (Satgas) terpadu untuk memastikan persoalan kekurangan air dapat segera dipetakan dan ditangani di lapangan.
Sedikitnya sembilan kecamatan telah teridentifikasi terdampak kekeringan, di antara Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Sebulu, Muara Kaman, Marangkayu, serta Samboja.
Kondisi di setiap wilayah berbeda, mulai dari lahan yang masih relatif aman karena tanaman telah melewati masa kritis kebutuhan air hingga persawahan yang berpotensi mengalami puso apabila tidak segera mendapat pasokan air.
Sekda Kukar, Sunggono mengatakan pembentukan Satgas merupakan tindak lanjut atas instruksi Bupati Kukar untuk mempercepat penanganan kondisi tersebut.
Satgas melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh camat dan kepala desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta unsur pemerintah provinsi.
Ia menjelaskan, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar menjadi leading sector dalam Satgas tersebut.
Dia menerangkan, pemerintah tidak ingin penanganan hanya berdasarkan laporan administratif.
Tim akan turun langsung untuk melihat kondisi lahan, tanaman, waktu tanam, hingga kebutuhan mendesak yang dihadapi petani.
“Tim akan kami bagi menjadi 10 tim untuk langsung mengidentifikasi di lapangan seperti apa kondisi di lapangannya sebenarnya,” terang dia, Rabu (12/8/2026).
Ia menyebut bahwa kebutuhan paling mendesak yang harus dijawab pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian yang berada dalam kondisi kritis.
“Kalau dalam kondisi seperti ini kan pasti air. Kami diminta untuk mencari sumber-sumber air yang mampu untuk memenuhi kebutuhan petani itu,” kata dia.
Kepala Distanak Kukar, Muhammad Rifani menjelaskan bahwa langkah pertama yang dilakukan Satgas adalah memetakan lokasi-lokasi yang terdampak kekeringan.
Pemetaan awal dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dari lapangan. Data tersebut kemudian diolah dalam bentuk pemetaan spasial untuk melihat posisi lahan pertanian dan kemungkinan sumber air yang dapat dimanfaatkan.
“Dari data lapangan itu kita susun rencana aksinya,” ujar dia.
Dari pemetaan awal tersebut, pemerintah dapat memperkirakan lokasi sumber air, jarak sumber air dengan persawahan, serta sarana pengairan yang telah tersedia.
Namun, data tersebut masih harus diverifikasi langsung oleh tim di lapangan.
Ia mengatakam, tim terpadu telah diturunkan secara serempak ke sejumlah kecamatan untuk memastikan kondisi faktual di lapangan.
Petugas akan mencatat sumber air, jarak menuju sawah, sarana dan prasarana pengairan, hingga posisi pompa yang telah tersedia.
“Jadi hari ini didata oleh teman-teman yang ke lapangan. Serempak hari ini di sembilan kecamatan teman-teman sudah turun,” ungkap Rifani.
Dari hasil analisis awal terhadap laporan yang masuk, Distanak Kukar telah menemukan adanya lahan yang berpotensi mengalami puso apabila tidak segera mendapat penanganan.
Namun, ancaman tersebut tidak merata. Sebagian lahan memang terdampak kemarau, tetapi tanaman telah melewati fase kritis sehingga relatif lebih aman.
Dia menjelaskan tanaman yang sudah melewati masa kritis kebutuhan air tidak terlalu rentan terhadap kondisi kekeringan saat ini.
Sebaliknya, tanaman yang masih berada pada fase membutuhkan banyak air menjadi perhatian utama pemerintah.
Dari sembilan kecamatan terdampak, Tenggarong Seberang sebagai salah satu wilayah yang mengalami kondisi cukup parah.
“Kalau laporannya yang parah Tenggarong Seberang. Tenggarong itu Bukit Biru terindikasi memang parah dengan luasan di atas 100 hektare,” jelasnya.
Tidak semua wilayah yang terdampak berada dalam kondisi kritis. Di Loa Janan, Loa Duri Ulu dan Loa Duri Seberang, sebagian lahan telah melewati masa kritis tanaman.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap melakukan penanganan untuk mengantisipasi gangguan terhadap ketersediaan air.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah normalisasi saluran air yang menghubungkan kawasan pertanian dengan sungai.
Pemkab Kukar telah menggandeng pihak swasta, PT BBE, untuk melakukan pekerjaan tersebut.
“Lebih kurang 700 meter dan kendalanya saluran itu tersumbat oleh rumput dan sebagainya, gulma dan sebagainya. Nah, itu sudah selesai dinormalisasi oleh teman-teman pihak swasta PT BBE,” beber dia.
Dengan normalisasi tersebut, pihaknya berharap air sungai ketika pasang dapat masuk ke saluran tanpa hambatan.
Kondisi itu sekaligus memungkinkan pompa bekerja lebih optimal untuk mengalirkan air ke lahan pertanian.
Menurutnya, kemarau tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang disebut memengaruhi kondisi tersebut adalah fenomena El Nino.
Berdasarkan informasi dari BPBD Kukar, puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus. Sementara peluang hujan pada September masih relatif kecil.
“Kemungkinan sampai November, November baru ada hujan,” sebut Rifani.
Situasi tersebut membuat pemerintah perlu menyiapkan langkah penanganan yang tidak hanya bersifat sementara.
Dia mengatakan, penyediaan selang, pompa maupun pemanfaatan sumber air menjadi sejumlah opsi yang masih dikaji berdasarkan karakteristik masing-masing lokasi.
Meski demikian, tidak semua wilayah memiliki kondisi yang sama. Ada lokasi yang masih dapat memanfaatkan air pasang, sementara wilayah lain tidak terjangkau air pasang dan tidak memiliki sumber air yang memadai.
“Karena ada beberapa lokasi yang kondisinya air pasang tidak sampai, terus sumber airnya tidak ada. Ini yang nanti kita mau lihat teman-teman dari PU juga. Analisisnya seperti apa, kajiannya seperti apa, baru kita bisa tentukan,” pungkasnya. (ASR)
