KUKAR, LINGKARKALTIM: Fraksi PDIP DPRD Kukar memilih mundur atau walk out dalam agenda rapat paripurna tentang, penyampaian rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2027, di ruang rapat paripurna DPRD Kukar, Selasa (28/7/2026).
Sekretaris Fraksi yang juga Sekretaris DPC PDIP Kukar Andi Faisal mengatakan, memilih mundur ini sudah biasa dalam kerja-kerja DPRD Kukar. Rapat paripurna ini terkait penyampaian KUA PPAS APBD 2027.
“Tahun depan (2027) ini sangat pelik atau sulit. Untuk itu, dalam pembahasan ini kami dari Fraksi PDIP Kukar untuk merapatkan kembali di internal,” kata Andi Faisal pada Lingkarkaltim.
Sehingga dalam penyampaian KUA PPAS ini tidak tergesah-gesah dan menghasilkan kebijakan yang tepat.
Ia menyebutkan ada beberapa agenda besar yang perlu diperhatikan terkait bidang kepegawaian. Untuk itu, harus dicarikan solusinya.
Dengan fiskal daerah yang belum stabil, pihaknya akan mendesign ulang terhadap rencana KUA PPAS tersebut dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah.
“Kami berharap, saran yang disampaikan oleh PDIP Kukar bisa ditindaklanjuti,” harapnya.
Hal ini juga sesuai dengan intruksi Ketua DPC PDIP Kukar, untuk membahas lebih tepat. Pihaknya juga menegaskan tetap mendukung pemerintah daerah termasuk program Kukar Idama Terbaik.
Menanggapi hal itu, Ketua DPC PDIP Kukar Ahmad Yani menjelaskan, sikap fraksi PDIP dalam rapat tersebut sah saja.
“Meskipun saya dari Fraksi PDIP, pastinya saya netral. Karena ditunjuk oleh negara sebagai pimpinan DPRD,” jelas Ahmad Yani.
Untuk menyikapi ini, tergantung situasi dan kondisi. Jika rapat ini dilanjutkan atau ada pimpinan yang lain untuk melanjutkan. (Kik)
