KUKAR, LINGKARKALTIM: Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan berbagai persiapan untuk menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2030 mendatang.
Persiapan tersebut dilakukan sejak dini sebagai upaya memperkuat konsolidasi internal partai, mulai dari pembenahan administrasi kepengurusan hingga validasi data kader agar lebih tertata dan tidak terjadi tumpang tindih.
Ketua DPD PAN Kukar, Aini Faridah mengatakan, kesiapan menghadapi kontestasi politik tidak bisa dilakukan secara instan.
Untuk itu, pihaknya memilih melakukan pembenahan organisasi secara bertahap agar seluruh struktur partai dapat bekerja lebih efektif saat memasuki tahapan pemilu.
“Kami sudah mulai melakukan berbagai persiapan dari sekarang,” kata Aini Farida pada Lingkarkaltim, di Tenggarong, Senin (27/7/2026).
Fokus utama diinternal adalah, memastikan administrasi kepengurusan tertata dengan baik, kemudian melakukan pembaruan data kader agar tidak ada lagi data yang tumpang tindih.
“Hal ini penting untuk memperkuat organisasi sekaligus menjadi dasar dalam menyusun strategi ke depan,” ucapnya.
Menurutnya, data kader yang valid menjadi salah satu modal penting bagi partai, dalam menjalankan program pembinaan serta memperluas basis dukungan masyarakat.
Selain itu, koordinasi dengan seluruh jajaran pengurus hingga tingkat kecamatan juga terus diperkuat.
Ia menegaskan, PAN Kukar ingin membangun organisasi yang solid dan profesional. Sehingga mampu menghadapi setiap tahapan Pemilu Legislatif 2030 dengan lebih siap.
“Kami ingin seluruh pengurus bergerak dalam satu visi yang sama. Konsolidasi organisasi akan terus dilakukan, agar PAN Kukar semakin kuat, memiliki kader yang aktif, dan siap menghadapi Pemilu Legislatif 2030,” tegasnya.
Selain memperkuat struktur organisasi, PAN Kukar juga akan terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan program pemberdayaan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antara partai dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap PAN di Kutai Kartanegara. (Kik)
