KUKAR, LINGKARKALTIM: Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Fatlon Nisa, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan hingga pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar warga.
Menurutnya, sektor pertanian dan peternakan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
Untuk itu, berbagai usulan masyarakat terkait pembangunan irigasi, embung, jalan usaha tani, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga dukungan bagi peternak akan terus dikawal agar menjadi perhatian pemerintah daerah.
Selain itu, ia juga menilai pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, dan fasilitas pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal dan memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat. Baik di sektor pertanian, peternakan maupun infrastruktur, semuanya merupakan kebutuhan yang harus diperhatikan,” kata Fatlon Nisa pada Lingkarkaltim, di Tenggarong, Sabtu (25/7/2026).
Namun ia mengakui kondisi saat ini pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan.
Kondisi fiskal daerah belum sepenuhnya stabil, karena struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar masih sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (migas) dari pemerintah pusat.
Ketergantungan terhadap DBH menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan ketika penerimaan mengalami fluktuasi.
Ia berharap, kondisi tersebut tidak mengurangi semangat seluruh pihak dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Pembangunan daerah harus tetap diarahkan pada program-program yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan skala prioritas.
“Kita memahami kondisi fiskal daerah saat ini. Karena itu, anggaran yang tersedia harus digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Program yang menyentuh kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas agar manfaat pembangunan tetap dirasakan,” harapnya.
Pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketergantungan terhadap DBH migas dapat dikurangi secara bertahap.
Dengan penguatan sumber-sumber pendapatan daerah, diharapkan pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan lebih berkelanjutan dan tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan penerimaan dari pemerintah pusat.
Dalam hal ini, DPRD Kukar akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara maksimal, agar setiap kebijakan pembangunan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan infrastruktur yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi daerah. (Kik)
