KUKAR, LINGKARKALTIM: Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menghadiri kegiatan Penandatanganan Komitmen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 bersama kepala perangkat daerah, serta sosialisasi Audit Charter (Piagam Audit), yang digelar di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Rabu (6/8/2025).
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya MCSP sebagai sistem peringatan dini atau early warning system yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau dan mencegah potensi korupsi di daerah. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk serius menindaklanjuti komitmen ini.
“Ini bukan sekadar dokumen, tapi bagian penting dari upaya pencegahan korupsi. Semua harus tertib administrasi dan disiplin. Jangan malas merapikan dokumen, karena ini menjadi bagian penilaian KPK,” tegasnya.
Aulia mengungkapkan keresahannya setelah mengetahui posisi Kukar berada di urutan 450 dari sekitar 580 daerah di Indonesia dalam pemeringkatan jaga.id KPK. “Ini menjadi peringatan keras bagi kita. Daerah dengan anggaran besar seperti Kukar tidak boleh berada di posisi bawah,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa masalah utama di Kukar adalah kurangnya ketelitian dalam penyusunan dokumen dan minimnya ketegasan dalam menjalankan sistem. Ia pun meminta OPD untuk bersikap terbuka dan objektif dalam menilai program-programnya, terutama menjelang akhir tahun.
“Kalau tidak yakin kegiatan bisa selesai di akhir tahun, lebih baik dihentikan. Jangan dipaksakan. Ini soal tanggung jawab dan integritas,” ujarnya.
Terkait kondisi keuangan daerah, Aulia menyebut Kukar mengalami defisit anggaran sebesar Rp955 miliar dalam APBD Perubahan 2025. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa tidak akan ada tambahan anggaran, justru dilakukan pemangkasan hingga akhir tahun.
“Saya tegaskan, tidak ada perpanjangan waktu 50 hari kerja seperti regulasi biasanya. Semua kegiatan harus selesai hingga 31 Desember. Bahkan, beberapa akan kami cut-off lebih awal di pertengahan Desember,” jelasnya.
Ia juga meminta Dinas PUPR, Pendidikan, dan Kesehatan sebagai OPD dengan pagu besar untuk segera mengevaluasi kontrak dan kegiatan yang dianggap tidak realistis diselesaikan tahun ini.
Bupati menekankan bahwa krisis ini harus dihadapi bersama, bukan dengan menyembunyikan masalah. “Kalau OPD masih main jurus bertahan dan akal-akalan, ya kita akan terus tertinggal. Sudahi ego sektoral, mari buka lembaran baru dengan semangat kolaborasi,” tambahnya.
Meski menghadapi tantangan berat, Aulia tetap optimistis. Ia menyebutkan potensi pendapatan Kukar pada 2025 bisa mencapai Rp7,5 triliun bahkan hingga Rp10 triliun, jika optimalisasi pendapatan daerah berhasil.
Di akhir sambutannya, Bupati mengingatkan kembali program-program prioritas Pukar Idaman Terbaik yang akan mulai dilaksanakan tahun depan, seperti bantuan RT Rp150 juta, layanan kesehatan gratis cukup dengan KTP, serta pendidikan gratis. “Program ini sangat ditunggu masyarakat, jadi jangan kita sia-siakan kepercayaan mereka,” pungkasnya.(IDN/ADV)
