KUKAR, LINGKARKALTIM : Memaknai Kemerdekaan ke 81 Republik Indonesia (RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar meminta pemerintah pusat, untuk mereview kebijakan anggaran. Pasalnya, masih ada dana kurang salur yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kutai Kartanegara sekitar Rp. 2,4 Trilliun.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, momen kemerdekaan ini sebagai Warga Negara Indonesia tetap melanjutkan perjuangan. Kemerdekaan itu bebas dari ketidakadilan.
“Tapi saat ini masih ada efisiensi, dana kurang salur, jadi memaknai Kemerdekaan ini harus mereview mungkin ada suatu hal yang kurang pas,” kata Ahmad Yani pada Lingkarkaltim, di Tenggarong, Senin (17/8/2026).
Menurutnya, momen Kemerdekaan ini bukan hanya diperingati secara seremonial saja. Tapi semua hal harus merdeka, termasuk dalam melaksanakan peraturan Perundang-Undangan.
“Kalau diberikan hak Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah, itu mencerminkan Kemerdekaan. Bukan penjajahan,” ucapnya.
Pihaknya menegaskan, merdeka dari ketidakadilan, merdeka dari penindasan, merdeka dalam rangka hak-hak masyarakat menjadi kunci utama untuk diperjuangkan.
“Kami terus memperjuangkan hak-hak masyarakat. Untuk itu, harus merdeka dalam pelaksanaan APBD,” ujarnya.
Sementara dari hasil rapat paripurna belum lama ini, terkait penyampaian prognosi APBD 2027 mencapai sekitar Rp. 5,4 Triliun.
Sementara itu Anggota DPRD Kukar Desman Minang Endianto menyebutkan, saat ini pemerintah daerah terus berupaya memaksimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Adapun hasil rapat paripurna belum lama ini, terkait penyampaian prognosis APBD 2027 sekitar Rp. 5,4 Trilliun. Prognosis tersebut diyakini akan bertambah.
Sebab, masih ada nilai tambahan dari Bantuan Keuangan pemerintah provinsi Kalimantan Timur.
“Bisa jadi APBD 2027 itu bisa melebihi tahun berjalan ini (2026) atau sama dengan saat ini,” sebut Desman Minang Endianto.
Pihaknya menginginkan pembangunan daerah bisa dilakukan secara maksimal, baik pada sektor infrastruktur, pertanian, kesehatan, pendidikan dan lainnya.
“Banyak temuan atau keluhan masyarakat yang disampaikan, baik dibidang pertanian, kesehatan hingga infrastruktur,” pungkasnya. (riz)
