KUKAR, LINGKARKALTIM: Sikap walk out yang ditunjukkan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 pada Selasa (28/7/2026) mendadak jadi sorotan publik.
Menanggapi berbagai spekulasi politik yang berkembang, Fraksi PDIP akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi resmi.
Anggota Komisi II DPRD Kukar dari Fraksi PDIP, Rahmat Dermawan, menegaskan bahwa aksi keluar dari ruang rapat tersebut murni merupakan inisiatif dan bentuk tanggung jawab moral para anggota fraksi, bukan atas instruksi ataupun pesanan politik dari pihak luar.
“Langkah yang diambil teman-teman kemarin adalah bentuk tanggung jawab pribadi dan lembaga sebagai anggota fraksi. Kami merasa menjadi bagian dari program Kukar Idaman Terbaik, sehingga ada hal-hal mendasar terkait visi-misi ini yang perlu kami dalami lagi,” ungkap Rahmat, Rabu (29/7/2026).
Rahmat juga menampik rumor yang mengaitkan aksi walk out ini dengan perintah Wakil Bupati maupun Ketua DPC.
“Jadi tidak ada kaitannya dengan perintah pimpinan partai. Inisiatif ini murni lahir dari dinamika teman-teman di fraksi,” tegasnya.
Rahmat membeberkan sejumlah poin krusial yang menjadi alasan utama fraksinya memilih menarik diri sementara untuk melakukan pembahasan internal.
Salah satunya menyangkut teknis pelaksanaan program prioritas daerah, seperti pembagian seragam sekolah gratis yang dinilai masih kerap terlambat secara jadwal pelaksanaan.
“Tahun ajaran baru sudah berjalan, tapi baju seragamnya belum ada. Ini salah satu contoh teknis yang harus kita perketat lagi dari sisi timing dan ketepatan waktunya,” jelasnya.
Selain itu, penurunan atau penyusutan fiskal anggaran daerah yang cukup signifikan juga menjadi perhatian serius.
Fraksi PDIP menilai perlu ada penyesuaian skala prioritas agar program unggulan seperti berobat gratis hingga program RT Terbaik dapat tetap berjalan optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Harapan dan ekspektasi masyarakat terhadap kepemimpinan hari ini sangat besar. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kami tidak ingin pimpinan daerah terjebak pada janji-janji politik semata. Ini bentuk kontrol dan rasa sayang kami agar visi-misi pemerintah daerah terwujud tepat sasaran,” tambah Rahmat.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDIP Kukar, Andi Faisal, menyampaikan bahwa aksi walk out merupakan hal yang biasa dalam dinamika kerja legislatif. Langkah tersebut diambil agar fraksinya dapat mengkaji dokumen KUA-PPAS APBD 2027 secara cermat dan tidak tergesa-gesa.
“Tahun 2027 diprediksi akan menjadi tahun yang penuh tantangan fiskal. Karena itu, kami di fraksi merasa perlu merapatkan kembali hal ini secara internal agar melahirkan kebijakan anggaran yang benar-benar tepat,” ujar Andi Faisal.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kukar yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai dinamika yang terjadi di ruang paripurna tersebut sebagai hal yang sah dalam proses berdemokrasi.
“Sebagai pimpinan DPRD, tentu saya berdiri di posisi netral dalam memimpin persidangan. Sikap fraksi adalah bagian dari dinamika politik yang sah, dan keberlanjutan rapat tetap menyesuaikan dengan kondisi serta aturan tata tertib yang berlaku,” pungkas Ahmad Yani. (Dil)
