KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat kolaborasi bersama sektor swasta guna memastikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBIL) tidak berjalan sendiri-sendiri.
Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) TJSL-PKBIL yang digelar di Bappeda Kukar pada Rabu (29/7/2026), Pemkab Kukar bersama puluhan dunia usaha menyelaraskan arah pembangunan untuk lima tahun ke depan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa Pemkab saat ini tengah mensosialisasikan visi besar “Kukar Idaman Terbaik”. Ia meminta dunia usaha tidak menyusun program secara terpisah, melainkan menginterintegrasikannya dengan 17 program dedikasi daerah.
“Kami tidak ingin terjadi tumpang tindih antara intervensi Pemkab Kukar dan badan usaha. Melalui musrenbang ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak perusahaan duduk bersama menyingkronkan program. Jika dua-duanya berjalan selaras, dampak positif yang dirasakan masyarakat akan jauh lebih besar dan pencapaian tujuan Kukar Idaman Terbaik bisa dipercepat,” ujar Aulia.
Salah satu aspek krusial yang disorot Bupati Kukar adalah keberlanjutan nasib para pekerja, khususnya di tengah penurunan cadangan sumber daya alam.
Perusahaan diharapkan tak hanya mempekerjakan masyarakat lokal, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan dan modal usaha sebelum masa kerja usai.
“Setiap kepala rumah tangga harus memiliki penghasilan yang cukup. Jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja harus sudah siap. Harapan kita, proses pemberdayaan dan perlengkapan usaha pasca-keluar perusahaan disiapkan sejak dini,” tegasnya.
“Sebagai contoh, jika mereka terampil mencukur dan ingin menjadi barberman, saat keluar dari perusahaan mereka sudah dibekali peralatan. Jadi, mereka tidak menambah angka pengangguran, melainkan mampu mandiri dan tetap berpenghasilan,” tambah Aulia.
Tercatat sebanyak 28 perusahaan dari berbagai sektor secara resmi menyatakan komitmennya untuk berkolaborasi dalam forum pembangunan ini.
Di tempat yang sama, Ketua TJSL Kukar, Agung Hasanudin, menjelaskan musrenbang ini menjadi wadah untuk memperbaiki celah koordinasi (missing link) yang selama ini kerap terjadi antara pemerintah daerah dan korporasi.
Menurut Agung, mayoritas kontribusi CSR di Kukar berasal dari sektor pertambangan yang mencapai sekitar 50 hingga 60 persen. Sebagai salah satu lumbung energi nasional, sektor pertambangan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk berkontribusi pada Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
“Selama ini perusahaan tetap menyalurkan CSR karena itu kewajiban. Namun, jika tidak dikolaborasikan, manfaatnya tidak optimal. Kuncinya ada pada data. Perusahaan kerap kali tidak memiliki data akurat mengenai siapa warga miskin di lingkungan Ring 1 mereka,” terang Agung.
Melalui forum koordinasi ini, Pemkab Kukar membagikan data intervensi yang presisi seperti data Rumah Besar Penuntasan Kemiskinan (RBPK) untuk program bedah rumah hingga cakupan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu.
“Misalnya Pemkab ada anggaran Rp5 miliar untuk cover BPJS warga miskin, tapi masih kurang Rp3 miliar. Di situlah CSR masuk mengintervensi berdasarkan data akurat pemerintah. Hasilnya tepat sasaran dan coverage-nya bisa 100 persen,” jelasnya.
Agung juga menggarisbawahi pentingnya keterbukaan informasi. Banyak perusahaan telah mengalokasikan dana CSR dengan baik, tetapi enggan mempublikasikannya ke publik.
Padahal, publikasi media penting sebagai alat penyeimbang (balancing) agar masyarakat tahu bahwa perusahaan tidak hanya mengeruk keuntungan, melainkan juga memiliki kepedulian sosial.
Untuk mendorong kepatuhan dan keterbukaan reporting, Pemkab Kukar juga memberikan apresiasi kepada puluhan perusahaan yang dinilai tertib dalam melaporkan dan merealisasikan program TJSL mereka.
“Media punya peran penting untuk mengekspos kontribusi ini secara objektif. Kita ingin menggiring keterlibatan yang positif, mengapresiasi yang sudah melapor dengan baik, sekaligus memastikan pengawasan bersama agar seluruh intervensi berjalan tepat guna,” pungkas Agung. (Dil)
