KUKAR, LINGKARKALTIM: Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Kartanegara (Kukar) meminta pemerintah daerah lebih bijak dan proporsional dalam mengelola anggaran di tengah kebijakan efisiensi yang sedang berlangsung.
Ketua KNPI Kukar, Rian Tri Saputra menerangkan bahwa adanya ketimpangan alokasi anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh melalui PPID, masih terdapat belanja di beberapa OPD yang dinilai kurang prioritas jika dibandingkan dengan kebutuhan sektor kepemudaan.
“Di tengah efisiensi ini, kami melihat ada beberapa belanja OPD yang menurut kami tidak terlalu perlu. Sementara KNPI yang punya binaan OKP, ormawa, hingga kepengurusan di kecamatan hanya mendapat pagu sekitar Rp200 juta. Ini terasa jomplang,” sebut dia, Kamis (23/4/2026).
Ia menegaskan, KNPI bukan semata-mata menuntut penambahan anggaran, melainkan meminta adanya rasa keadilan dalam distribusi anggaran daerah.
Apalagi, organisasi kepemudaan memiliki peran strategis dalam pembinaan generasi muda.
“Kami bukan teriak-teriak minta anggaran. Tapi tolong dilihat secara bijaksana dan proporsional. Ada rasa keadilan yang harus dimunculkan,” tegas Rian.
Dia juga mengingatkan agar isu anggaran tidak dipelintir seolah-olah KNPI Kukar hanya fokus pada besaran dana, tanpa melihat konteks yang lebih luas.
“Jangan sampai ini digoreng seakan KNPI marah karena dapat Rp200 juta, sementara ada OPD lain yang mendapat anggaran besar, tidak begitu. Yang kami minta itu keseimbangan dan kebijaksanaan dalam pengalokasian,” katanya.
Selain itu, Rian juga mendorong agar KNPI Kukar tetap dilibatkan dalam berbagai program pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan kepemudaan, meskipun tidak selalu melalui skema anggaran langsung.
“Kalau memang tidak dianggarkan, minimal kami dilibatkan dalam program-program kepemudaan. Misalnya pelatihan atau kegiatan lain, KNPI bisa dilibatkan dengan mengirim perwakilan dari kecamatan atau organisasi kepemudaan,” jelas dia.
Menurutnya, keterlibatan tersebut penting agar manfaat program pemerintah daerah dapat dirasakan lebih luas oleh pemuda di berbagai wilayah, sekaligus memperkuat peran organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis pemerintah.
“Intinya, bagaimana program Kukar Idaman Terbaik itu bisa dirasakan bersama oleh pemuda. Jadi tidak hanya terpusat di satu pihak saja,” pungkas Rian. (ASR)
