KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar akan mengusulkan terkait penetapan belanja OPD terhadap produk lokal ke pemerintah daerah.
Hal itu mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 74/2021, tentang Bena dan Beli Produk Daerah.
Plt. Kepala Disperindag Kukar Sayid Fhatullah mengatakan, pemerintah daerah harus memiliki mandatori spending atau ketentuan, untuk belanja produk lokal. Jika setiap OPD telah ditetapakan dan memiliki anggaran Rp 100 juta, untuk belanja.
Pastinya pelaku usaha lokal merasa terbantu dan usahanya makin eksis, maju dan berkembang. Pihaknya terus berupaya, untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat lokal, termasuk pelaku UMKM dan IKM.
“Nanti kita minta kepada Sekretaris Kabupaten (Sekkab), untuk tahap awal membuatkan Surat Edaran (SE), agar seluruh OPD belanja produk lokal,” kata Sayid Fhatullah pada Lingkarkaltim, Sabtu (25/10/2025).
Menurutnya, produk lokal ini memiliki kualitas tinggi. Jika produk lokal ini dilibatkan, dinilai sangat cocok sebagai cendramata maupun suguhan para tamu yang berkunjung ke OPD tersebut.
“Produk kita ini tak kalah saing dengan produk luar daerah dan pantas untuk disuguhkan maupun sebagai cendramata,” sebutnya.
Ia meyakini, dengan upaya tersebut dapat mewujudkan UMKM naik kelas dan masyarakat yang sejahtera. Di Kukar ada sekitar 59 OPD, untuk itu jika seluruhnya memiliki anggaran Rp 100 juta, maka anggaran untuk belanja produk daerah mencapai Rp 5,9 miliar.
“Ini perputaran uang yang sangat luar biasa, pasti UMKM dan IKM kita naik kelas serta sejahtera,” ungkapnya.
Saat ini produk lokal telah difasilitasi melalui Dekranasda dengan disediakan wadah, untuk mempromosikan produknya. Wadah itu berada di Jalan Patimura Kecamatan Tenggarong, yang menjadi pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Kukar. (Adv/Kik)
