KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong perkembangan seni, budaya, dan ekonomi kreatif melalui Program Kukar Pusat Seni dan Budaya. Program yang menjadi bagian dari 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik tersebut diarahkan untuk memberikan ruang bagi pelaku seni dan komunitas ekonomi kreatif (ekraf) agar semakin berkembang.
Melalui program yang digagas Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin ini, pemerintah daerah menyiapkan berbagai bentuk dukungan, mulai dari bantuan dan fasilitasi bagi sanggar seni dan budaya hingga stimulus anggaran maksimal Rp100 juta bagi komunitas ekonomi kreatif.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar, Awang Agus Darmawan, mengatakan program stimulus tersebut sudah mulai dilaksanakan. Bahkan, pihaknya telah menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam menjalankan program, termasuk untuk sejumlah kegiatan yang telah direncanakan.
“Benar, Alhamdulillah, program tersebut sudah kita laksanakan. SOP-nya juga sudah kita siapkan, termasuk untuk beberapa kegiatan yang telah direncanakan,” ungkap Awang Agus Darmawan, Minggu (8/11/2026).
Meski demikian, ia mengakui belum seluruh kegiatan dapat direalisasikan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program.
Namun, Dispar Kukar tetap berupaya agar dukungan kepada komunitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif dapat berjalan secara bertahap.
“Memang belum semua kegiatan bisa kita jalankan karena keterbatasan anggaran. Namun, paling tidak sudah ada beberapa kegiatan yang kita sentuh melalui program stimulus tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Dispar Kukar, Zikri Umulda, menjelaskan bahwa stimulus Rp100 juta merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah kepada komunitas ekonomi kreatif.
Penyalurannya dilakukan melalui mekanisme yang telah dikaji agar bantuan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, terdapat tiga tahapan utama dalam proses penyaluran bantuan. Tahap pertama adalah kurasi atau seleksi komunitas berdasarkan kegiatan dan dampak yang dihasilkan. Selanjutnya, komunitas mengajukan proposal atau permohonan yang akan diperiksa oleh pihak Dispar. Setelah melalui proses tersebut, bantuan baru disalurkan kepada penerima.
“Ekonomi kreatif itu berbicara tentang program dedikasi Rp100 juta untuk komunitas. Kami sudah melakukan kajian tentang pemberian insentif itu. Penyalurannya akan dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, proses kurasi. Kedua, pengajuan proposal dan pengecekan. Ketiga, baru penyaluran. Berikutnya, mereka menyampaikan laporan secara triwulan,” terangnya.
Zikri menyebutkan, bantuan diberikan dalam bentuk uang, bukan barang. Skema tersebut dipilih karena kebutuhan setiap komunitas berbeda-beda. Dengan bantuan berupa uang, penerima dapat menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan kegiatan masing-masing, sekaligus tetap diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
“Kalau kita membantu dalam bentuk barang, terkadang tidak tepat sasaran karena barangnya belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Jadi, menurut kami lebih tepat berbentuk uang. Kemudian, pertanggungjawabannya juga harus jelas,” katanya.
Ia menegaskan, angka Rp100 juta bukan nilai bantuan yang otomatis diterima setiap komunitas, melainkan batas maksimal atau plafon anggaran. Besaran bantuan akan disesuaikan dengan hasil kurasi, kebutuhan, serta dampak kegiatan yang diajukan.
Dalam proses seleksi, Dispar Kukar akan melihat sejauh mana komunitas tersebut memberikan manfaat. Tidak hanya komunitas yang sudah lama berjalan, komunitas baru juga berpeluang mendapatkan dukungan selama memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Saat ini, Dispar Kukar juga mulai menerima sejumlah proposal dari komunitas ekonomi kreatif. Beberapa di antaranya mengajukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sarana kegiatan, seperti tenda.
Pihaknya pun tengah menyiapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan agar penyaluran program pada 2027 dapat berjalan lebih terarah.
Selain komunitas ekonomi kreatif, perhatian pemerintah daerah juga diberikan kepada sanggar seni dan kelompok tari. Zikri menjelaskan, fasilitasi tersebut salah satunya berupa insentif untuk mendukung pertunjukan seni.
Jika sebelumnya insentif pertunjukan berada di angka Rp1,5 juta, kini nilainya meningkat menjadi sekitar Rp2 juta hingga Rp2,5 juta. Sementara itu, bantuan untuk sanggar tari dapat mencapai Rp5 juta.
Ia menjelaskan, sanggar tari dan grup tari memiliki perbedaan dari sisi kelembagaan. Sanggar tari umumnya sudah memiliki badan hukum atau berbentuk perkumpulan maupun yayasan. Sementara itu, grup tari lebih bersifat kelompok kegiatan dan tidak selalu memiliki badan hukum.
Karena itu, Dispar Kukar melakukan penyesuaian dalam pemberian fasilitasi agar dapat menjangkau berbagai pelaku seni yang ada di daerah. Menurutnya, keberadaan sanggar dan grup tari sama-sama memiliki peran dalam menjaga serta mengembangkan kesenian lokal.
Zikri mengungkapkan, hingga saat ini penyaluran bantuan kepada berbagai komunitas melalui skema tersebut telah mencapai sekitar Rp330 juta hingga Rp340 juta. Anggaran itu telah didistribusikan untuk mendukung sejumlah kegiatan dan kebutuhan komunitas.
“Kalau sudah kami salurkan, sampai sekarang sekitar Rp330 juta hingga Rp340 juta terakhir. Itu yang sudah kami distribusikan ke komunitas-komunitas. Skema seperti ini sangat membantu mereka,” bebernya.
Ia berharap dukungan tersebut dapat terus berjalan sehingga komunitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif di Kukar memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan potensi masing-masing.
Melalui Program Kukar Pusat Seni dan Budaya, Pemkab Kukar ingin memastikan pelaku seni dan komunitas kreatif tidak hanya menjadi penggerak kegiatan kebudayaan, tetapi juga memiliki ruang untuk tumbuh dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Dengan dukungan berupa stimulus, insentif, dan fasilitasi, program ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem seni dan ekonomi kreatif sekaligus menjaga keberagaman budaya lokal Kukar agar terus berkembang. (Adv/dil)
