SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Pemandangan antrean panjang kendaraan yang mengular di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Samarinda kembali menuai sorotan tajam. Ketimpangan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) antara daerah penyokong energi seperti Kalimantan Timur (Kaltim) dan kawasan konsumen di Pulau Jawa dinilai mengindikasikan adanya ganjalan struktural dalam manajemen distribusi nasional.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mempertanyakan akal sehat pengelolaan rantai pasok energi. Menurutnya, Kaltim yang berdiri sebagai salah satu tulang punggung kilang pengolahan dan sumber energi nasional justru terpaksa menyaksikan warganya menghabiskan waktu berjam-jam di jalanan hanya demi jatah BBM.
Ia membandingkan potret berulang di Kalimantan dengan dinamika lalu lintas di Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk serta volume kendaraan jauh lebih padat, namun relatif terbebas dari antrean BBM yang menyiksa.
“Di Jawa kan tidak ada orang mengantre seperti ini. Kalimantan dan Bali ini malah mulai parah. Bingung juga kita, berarti ada yang salah dalam sistemnya. Coba kita contoh Jawa, kenapa bisa tidak mengantre? Padahal jumlah penduduknya masif, volume kendaraan jauh lebih banyak,” cetus Iswandi, Jumat (23/10/2026).
Iswandi menilai kondisi ini sangat ironis dan memperlihatkan adanya pola formulasi alokasi dari Kementerian ESDM, BPH Migas, serta PT Pertamina (Persero) yang tidak berpihak pada daerah penghasil.
“Sementara kita di luar Jawa yang merupakan kilang penghasil justru harus mengantre. Padahal penduduk tidak sebanyak itu, kendaraan juga tidak sebanding. Pasti ada sesuatu yang tersumbat. Apa yang salah ini? Harusnya itu yang dibedah,” tegas Iswandi.
Atas dasar itulah, Komisi II DPRD Samarinda mendesak pemerintah pusat bersama BPH Migas dan Pertamina untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kebijakan kuota serta rantai penyaluran BBM bersubsidi di Kaltim.
Iswandi menekankan bahwa fenomena ini bukan sekadar masalah teknis antrean di lapangan, melainkan wujud ketimpangan distribusi energi yang dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat daerah. (dev)
