14 Ekor Hiu Macan Diduga Jadi Korban Perburuan, Sirip dan Daging Dipisahkan, Diskan Berau Desak Penindakan Tegas

Kepala Diskan Berau (Nadzriel/Lingkarkaltim)
Kepala Diskan Berau (Nadzriel/Lingkarkaltim)
banner 468x60

BERAU, LINGKARKALTIM: Temuan sekitar 14 ekor hiu macan (Tiger Shark) dalam kondisi telah terpotong-potong di atas kapal nelayan asal Kecamatan Talisayan menjadi alarm bagi perlindungan ekosistem laut di Kabupaten Berau. Memperihatikan belasan hiu tersebut ditemukan dengan bagian daging dan sirip yang telah dipisahkan.

Kondisi ini memunculkan perhatian terhadap praktik penangkapan hiu yang berpotensi mengancam keseimbangan ekosistem laut apabila terus berlangsung tanpa pengawasan dan penindakan yang tegas.

Read More
banner 300x250

Kepala Diskan Berau, Abdul Majid, menjelaskan Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Berau sangat menyayangkan temuan tersebut. Termasuk prihatin di tengah tuntutan peningkatan pengawasan, pemerintah kabupaten mengakui memiliki keterbatasan kewenangan untuk melakukan penindakan langsung terhadap aktivitas penangkapan ikan di wilayah laut.

“Bahwa kewenangan pengawasan wilayah laut berada di tangan pemerintah provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Karena itu, temuan di lapangan diharapkan menjadi perhatian serius bagi instansi yang memiliki kewenangan tersebut,”ungkapnya kemarin.

Menurutnya, penangkapan hiu tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Sebab, keberadaan predator laut tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan dan ekosistem perairan. Nelayan harus memahami bahwa aktivitas penangkapan yang tidak sesuai ketentuan dapat membawa dampak panjang terhadap kelestarian sumber daya laut.

“Posisi wilayah laut adalah kewenangan provinsi. Namun minimal dengan adanya temuan dari teman-teman di lapangan, otomatis perlunya peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak provinsi maupun KKP. Pesan kita kepada nelayan, pastikan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan karena meskipun siripnya pendek atau bagaimana, dampaknya akan mengganggu ekosistem,” ujar Majid.

Di sisi lain tambahnya, keterbatasan kewenangan menjadi tantangan tersendiri bagi Diskan Berau. Majid mengakui pihaknya tidak dapat mengambil tindakan langsung apabila menemukan dugaan pelanggaran penangkapan ikan di laut lepas. Langkah yang dapat dilakukan pemerintah kabupaten sebatas mengumpulkan informasi dan temuan di lapangan, kemudian melaporkannya kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

“Soalnya kita tidak bisa ngomong apa-apa, mau mengambil tindakan juga tidak bisa. Paling kita dapat temuan, lalu kita laporkan. Berbeda jika di wilayah perairan sungai, kita bisa melakukan pengawasan langsung,” jelasnya.

Persoalan pengawasan ternyata tidak hanya menjadi tantangan di wilayah laut. Di perairan darat, khususnya sungai, Diskan Berau juga masih menghadapi praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan, seperti penggunaan setrum dan racun.

Upaya pengawasan di wilayah tersebut turut dihadapkan pada keterbatasan informasi hingga kendala kebocoran data operasional. Kondisi ini membuat upaya pencegahan pelanggaran membutuhkan koordinasi dan pengawasan yang lebih terarah. Majid mengatakan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama nelayan di kawasan pesisir, akan terus dilakukan.

Namun, menurutnya, upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan pengawasan yang lebih intensif dan penegakan hukum oleh instansi terkait. Koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta aparat penegak hukum juga dinilai penting agar setiap temuan pelanggaran tidak berhenti sebatas laporan. (Riel)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *