SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Pembangunan Teras Samarinda Tahap II Segmen I terpaksa dihentikan pada titik tertentu menyusul pergerakan tanah dan miringnya konstruksi turap sejak September lalu. Pemkot Samarinda mencatat area sepanjang 60 meter yang terdampak langsung, ditambah zona penyangga masing-masing 50 meter ke arah hulu dan hilir, kini steril dari aktivitas pengerjaan fisik.
Sekretaris Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mengungkapkan penghentian sementara ini merupakan hasil rapat koordinasi lintas instansi bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS), serta Pemprov Kaltim. Langkah ini ditempuh untuk memastikan pergerakan struktur tanah benar-benar berhenti sebelum penanganan konstruksi lanjutan dieksekusi.
“Kita menunggu proses turap yang miring ini sampai mencapai titik stabilnya, baru kita bisa mengambil langkah lanjutan. Kalau laporan dari teman-teman PUPR, sekarang kondisinya sudah cukup settle,” ujar Neneng.
Selain menghentikan proyek di zona terdampak, Pemkot bersama Dinas Perhubungan telah memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan melarang kendaraan bertonase berat melintasi jalur tersebut guna mencegah tekanan tambahan pada struktur tepian sungai.
Di sisi lain, rencana pemotongan kepala tiang pancang yang miring demi mengamankan jaringan pipa PDAM di bawah tanah masih dalam tahap kajian teknis. Menurut Neneng, penentuan metode kerja hingga penempatan alat berat harus diperhitungkan secara matang di tengah kepadatan lalu lintas warga serta keterbatasan skema efisiensi anggaran.
“Ada dua hal yang masih kita bicarakan, yakni penganggaran dan metode kerjanya nanti seperti apa. Karena di situ sudah ada pipa PDAM dan aktivitas warga di jalan juga padat. Target selesai akhir tahun tetap berjalan, terkecuali pada segmen yang terdampak itu,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten II Sekretariat Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, menejelaskan pembenahan kerusakan pada area proyek Teras Samarinda Tahap II sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penyedia jasa tanpa tambahan biaya dari anggaran daerah.
Ia menjelaskan, mekanisme masa pemeliharaan dan jaminan ketahanan bangunan mengikat kontraktor pelaksana, konsultan perencana, maupun konsultan pengawas untuk menuntaskan perbaikan di lapangan.
“Kalau yang Teras II itu masih tanggung jawab kontraktor, lagi dikerjakan sekarang. Urusan biaya itu urusan kontraktor. Saya kemarin lewat situ sudah mulai dilepas keramiknya untuk diperbaiki,” kata Marnabas.
Terkait struktur utama di area penurunan tanah yang sebelumnya sempat ditinjau langsung bersama Wali Kota Andi Harun, ia memastikan kondisi fondasi bawah masih dinilai aman dan dapat ditangani secara teknis.
“Yang jelas saya tinjau ke sana sama Pak Wali dan Bu Sekda, memang terjadi penurunan dan bisa diakali ternyata. Kalau yang longsoran di sisi luar itu kerja sama dengan BWS dan provinsi karena turap lama,” pungkasnya. (dev)
