Bupati Sri Juniarsih Gandeng Kejaksaan Perjuangkan Hak Pendidikan, Kesehatan hingga Kepastian Hukum

Saat Bupati Berau Tanda Tangan Bersama Dan Foto Bupati Berau Menyampaikan Komitmen (Istimewa Prokopim Berau).
Saat Bupati Berau Tanda Tangan Bersama Dan Foto Bupati Berau Menyampaikan Komitmen (Istimewa Prokopim Berau).
banner 468x60

BERAU, LINGKARKALTIM: Setiap anak berhak memiliki masa depan yang cerah. Namun, kehilangan orang tua, hidup tanpa pengasuhan, hingga persoalan administrasi kependudukan kerap menjadi hambatan bagi anak-anak terlantar untuk mendapatkan hak dasar mereka. Kondisi inilah yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Berau.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan anak-anak terlantar tidak kehilangan hak atas pendidikan, kesehatan, identitas hukum, maupun perlindungan sosial.

Read More
banner 300x250

Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur serta Kejaksaan Negeri se-Kaltim, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, kompleks Kantor Gubernur Kaltim itu disaksikan langsung Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Chatarina Muliana Girsang.

Kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan kesepakatan antarlembaga. Lebih dari itu, langkah tersebut menjadi upaya memperkuat kehadiran negara dalam menjamin hak-hak anak yang berada dalam kondisi rentan, khususnya anak terlantar dan yatim piatu. Sebab, persoalan anak terlantar tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ada persoalan lain yang tidak kalah penting, mulai dari kepemilikan dokumen kependudukan, kejelasan status perwalian, hingga akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum berupaya mempercepat penyelesaian berbagai persoalan tersebut, termasuk memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan dan penetapan perwalian melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya kepastian identitas dan status hukum, anak-anak yang membutuhkan perlindungan diharapkan dapat lebih mudah mengakses pelayanan publik serta memperoleh hak-haknya secara menyeluruh.

Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dalam sambutannya menegaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab negara yang harus menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik. Namun, juga dari sejauh mana pemerintah mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. “Anak adalah amanah dan harus dipenuhi setiap hak-haknya. Pendampingan yang tepat akan membentuk pribadi anak sesuai kemampuan dan potensinya. Negara harus mengambil tanggung jawab ini,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah sebagai pelayan publik memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh serta berkembang secara optimal.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Chatarina Muliana Girsang menilai pemenuhan hak anak terlantar membutuhkan perhatian serius dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, perlindungan terhadap anak harus dimulai dari identifikasi dan verifikasi identitas, mengetahui kondisi anak, memastikan pola pengasuhan, hingga menjamin terpenuhinya pelayanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan. Selain kebutuhan fisik, pendampingan yang mendukung perkembangan psikologis anak juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.

“Akses pendidikan dan layanan kesehatan merupakan hak anak. Mari bersinergi dengan komitmen berkelanjutan untuk melanjutkan tanggung jawab bersama dalam pemenuhan hak anak-anak tersebut. Kesepakatan ini harus ditindaklanjuti,” ujarnya.

Chatarina menegaskan, membangun generasi menuju Indonesia Emas 2045 harus dimulai sejak sekarang. Salah satunya dengan memastikan anak-anak memperoleh perlindungan, pendidikan, dan kesempatan hidup yang layak.

Di Kabupaten Berau, komitmen tersebut juga menjadi perhatian Bupati Sri Juniarsih Mas.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memastikan tidak ada anak yang terabaikan dalam memperoleh hak-haknya, termasuk mereka yang berasal dari kelompok rentan.

Menurutnya, setiap anak berhak tumbuh menjadi generasi yang sehat, memperoleh pendidikan yang layak, serta memiliki identitas hukum yang jelas sebagai dasar mendapatkan berbagai pelayanan pemerintah.

“Setiap anak mendapatkan hak untuk tumbuh menjadi generasi sehat dan menjadi penerus bangsa. Pemenuhan hak anak terlantar merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin identitas hukum, perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang layak,” ungkapnya.

Sri Juniarsih menjelaskan, pemenuhan hak anak, termasuk kelompok rentan dan anak terlantar, telah diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah serta program kerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan nyata, ia akan menginstruksikan seluruh OPD agar program Kabupaten Layak Anak (KLA) tidak hanya berhenti pada regulasi dan administrasi, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor.

Ia ingin seluruh perangkat daerah memiliki tanggung jawab dan kepedulian yang sama dalam memberikan perlindungan kepada anak, sehingga penanganannya tidak berjalan sendiri-sendiri. Selama ini, penanganan anak terlantar di Kabupaten Berau telah dilakukan melalui Dinas Sosial, khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial.

Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, misalnya, pekerja sosial melakukan asesmen dan menyusun laporan sosial. Pendampingan juga diberikan kepada anak selama menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri.

Sementara bagi anak yang putus sekolah dan membutuhkan penanganan lanjutan, pemerintah daerah dapat melakukan rujukan ke Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma di Samarinda Seberang. Di tempat tersebut, anak mendapatkan rehabilitasi sosial sekaligus kesempatan melanjutkan pendidikan hingga menyelesaikan jenjang SMA.

Langkah ini menjadi salah satu bentuk penanganan agar anak-anak yang berada dalam situasi sulit tetap memiliki kesempatan memperbaiki masa depan melalui pendidikan dan pendampingan yang memadai.

Sri Juniarsih berharap kerja sama pemerintah daerah dengan Kejaksaan ini dapat melahirkan landasan hukum yang lebih kuat sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan administrasi dan perwalian anak terlantar di Kabupaten Berau.

Dengan demikian, persoalan ketiadaan dokumen kependudukan maupun ketidakjelasan status hukum tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. “Kolaborasi masif ini diharapkan dapat segera melahirkan payung hukum yang kuat, sehingga percepatan penerbitan dokumen kependudukan dan penetapan perwalian bagi anak-anak yang membutuhkan dapat segera terealisasi,” pungkasnya.

Penandatanganan kerja sama tersebut turut dihadiri para Kepala Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Timur beserta jajaran Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), perwakilan Biro Hukum, Dinas Sosial Provinsi Kaltim, serta jajaran pemerintah daerah. (Riel/Prokopim/Advetorial)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *