KUKAR, LINGKARKALTIM: Keterbatasan anggaran tak menyurutkan semangat Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk terus mengasah kemampuan para pelaku pariwisata lokal. Agar program pembinaan tetap berjalan tanpa membengkakkan beban biaya, Dispar Kukar memutar otak dengan mengalihkan format pertemuan tatap muka menjadi kegiatan berbasis dalam jaringan (daring/Zoom) serta memperketat kriteria penerima manfaat.
Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kukar, Awang Agus Dharmawan, menjelaskan bahwa penyesuaian metode ini menjadi langkah paling realistis agar agenda peningkatan kapasitas SDM pariwisata di Kukar tidak mati suri. Meski alokasi dana terkikis, hak para pegiat wisata untuk mendapat ilmu dan lisensi resmi tetap diupayakan.
“Untuk tahun ini, karena keterbatasan anggaran, program tetap kita anggarkan tetapi modelnya dialihkan ke Zoom. Jadi tidak ada pertemuan tatap muka. Ini cara kita menyiasati keadaan agar kegiatan tetap jalan dan kawan-kawan masih bisa memanfaatkannya,” ujar Awang Agus, Minggu (27/9/2026).
Awang menambahkan, skema pembinaan tahun ini dirancang ke dalam tiga fokus utama, mencakup Bimbingan Teknis (Bimtek) hingga sertifikasi profesi. Ia menyadari tingginya antusiasme para pelaku pariwisata daerah, seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), untuk mengantongi sertifikat resmi. Meski kuota yang disediakan terbatas, ia bersyukur dinas masih mampu memfasilitasi kebutuhan mendasar tersebut.
Langkah selektif ini diamini oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dispar Kukar, Sadli. Menurutnya, penyesuaian anggaran memaksa dinas untuk memprioritaskan peserta yang benar-benar aktif dan membutuhkan legalitas kompetensi sesuai bidang kerjanya.
“Program sertifikasi tetap kami upayakan ada. Namun, pelaksanaannya tentu harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang dimiliki dinas,” jelas Sadli.
Dispar Kukar tak ingin pembinaan SDM ini sekadar menjadi ajang bagi-bagi sertifikat formalitas. Pembinaan yang diberikan baik pengelolaan homestay, manajemen keselamatan daya tarik wisata, hingga kebersihan destinasi harus memicu dampak nyata di lapangan.
Bahkan untuk program sertifikasi profesi yang memakan biaya cukup tinggi, Dispar Kukar menerapkan kualifikasi ketat. Mengingat tahun-tahun sebelumnya Dispar sempat menggandeng Jana Dharma Indonesia (JDI) Yogyakarta dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), calon peserta tahun ini dipastikan adalah mereka yang memegang peran vital di destinasinya masing-masing.
“Penentuan peserta kami sesuaikan dengan pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari. Orang yang disertifikasi memang harus punya aktivitas sesuai bidangnya, supaya hasil sertifikasinya benar-benar terpakai dan bisa diterapkan untuk memajukan destinasi wisata di Kukar,” pungkasnya.
Pemkab Kukar optimistis daya saing pariwisata daerah tetap melesat meski di tengah keterbatasan. (Adv/dil)
