KUKAR, LINGKARKALTIM: Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Mengusung tema nasional “Sehat untuk Semua”, pemerintah daerah terus mendorong pemerataan layanan, pemenuhan tenaga medis, hingga penguatan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat memimpin Upacara Peringatan HKN ke-62 di Tangga Arung Square, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Aulia mengatakan, masih terdapat sejumlah persoalan kesehatan yang perlu diselesaikan secara bertahap. Salah satu perhatian utama adalah memastikan pelayanan kesehatan dasar melalui puskesmas dapat berjalan optimal, termasuk ketersediaan tenaga medis.
Dirinya menyebut, sebelumnya terdapat beberapa puskesmas yang belum memiliki dokter, di antaranya di Kecamatan Marangkayu dan Tabang. Namun, saat ini kebutuhan dokter di kedua wilayah tersebut telah terpenuhi.
“Kami bersama Dinas Kesehatan berkomitmen menjaga kesinambungan ketersediaan tenaga kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Selain pelayanan dasar, pemerintah daerah juga terus memperkuat layanan kesehatan rujukan. Salah satunya melalui pengoperasian Rumah Sakit Muara Badak untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Muara Badak dan Marangkayu.
Menurut Aulia, keberadaan rumah sakit tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sebelumnya harus menuju Samarinda atau Bontang untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit.
Dengan demikian, pemetaan layanan kesehatan rujukan di Kukar semakin lengkap. Wilayah hulu didukung Rumah Sakit Dayaku Raja, pesisir utara melalui Rumah Sakit Aji Batara Agung Dewa Sakti, sedangkan wilayah selatan dilayani Rumah Sakit Muara Badak. Seluruhnya juga terkoneksi dengan Rumah Sakit AM Parikesit sebagai bagian dari sistem rujukan kesehatan daerah.
Tak hanya mengandalkan tenaga kesehatan berstatus ASN dan PPPK, Pemkab Kukar juga mengambil langkah untuk memperluas jangkauan pelayanan hingga tingkat desa.
Melalui anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), pemerintah mengalokasikan dukungan penempatan satu perawat dan satu bidan di setiap desa.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan dasar sekaligus membantu masyarakat memperoleh akses layanan lebih dekat.
Aulia menegaskan, seluruh upaya tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, pelaksanaannya perlu terintegrasi melalui Sistem Kesehatan Daerah yang terus disusun dan disempurnakan Dinas Kesehatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Ismi Muffidah, mengatakan tantangan pembangunan kesehatan masih cukup banyak.
Meski demikian, pihaknya akan terus melakukan pembenahan melalui koordinasi lintas sektor dan penyusunan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, tema “Sehat untuk Semua” bukan sekadar slogan, melainkan tujuan yang perlu diwujudkan melalui kerja sama seluruh instansi kesehatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Ia menjelaskan, Sistem Kesehatan Daerah mencakup berbagai subsistem yang saling berkaitan. Mulai dari sistem informasi kesehatan, pelayanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, regulasi, pemenuhan sumber daya manusia, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Seluruh subsistem tersebut harus berjalan secara terpadu agar mampu menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya bergantung pada pemerintah dan tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat,” tutupnya.
Upaya pemerataan tenaga kesehatan tersebut juga mulai dirasakan di wilayah Kecamatan Muara Wis. Kepala Puskesmas Muara Wis, Ramsyah, mengatakan saat ini pihaknya telah mendapatkan tambahan tenaga dokter untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, saat ini terdapat dua dokter umum yang bertugas, yakni satu dokter yang pembiayaannya bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan satu dokter lainnya melalui program penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan.
Sejak Mei 2026 status Puskesmas Muara Wis berubah dari kategori pedesaan menjadi terpencil. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat, mengingat sebelumnya fasilitas kesehatan itu masih mengalami kekurangan sumber daya manusia, mulai dari dokter umum, dokter gigi, hingga tenaga kesehatan lainnya seperti analis kesehatan dan ahli gizi.
“Untuk dokter gigi, insyaallah pada akhir 2026 akan disiapkan terlebih dahulu peralatan dan unit pendukungnya. Selanjutnya, pada Januari 2027 direncanakan mulai difungsikan melalui program penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan,” jelas Ramsyah.
Ia berharap pemenuhan tenaga medis dan penunjang tersebut dapat semakin memperkuat pelayanan Puskesmas Muara Wis, sehingga masyarakat di wilayah terpencil juga mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik.
Melalui momentum HKN ke-62, Pemkab Kukar berharap penguatan sistem kesehatan dapat semakin memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga masyarakat di wilayah perkotaan, pesisir, maupun hulu memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan. (Adv/dil)
